#calo-sertifikasi-halal

Warga melakukan konsultasi sertifikasi halal di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Senin (17/2/2025). Layanan pengurusan sertifikasi halal tersebut dilakukan untuk memenuhi standar jaminan halal bagi semua pelaku usaha baik sekala besar atau UMKM. Sementara, menurut Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMKM seperti warung makan dan warteg senilai Rp1 juta. Oleh Karena itu, Pemerintah mewajibkan bagi pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintahn (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Selasa , 18 Feb 2025, 06:05 WIB

Marak Calo Halal, Indonesia Halal Watch: BPJPH Harus Tiadakan Peluang Pihak Ketiga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah buka suara terkait maraknya calo dalam kepengurusan sertifikat halal. Menurut dia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus meniadakan peluang...

Senin , 17 Feb 2025, 11:40 WIB

Tolak Praktik Calo dalam Sertifikasi Halal, Asosiasi UMKM Minta Perkuat Transparansi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyoroti peran calo dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Menurutnya, keberadaan mediator atau calo dalam pengurusan sertifikasi ini justru mempersulit dan membebani para pelaku usaha. Padahal, UMKM sebenarnya ingin produknya memiliki sertifikasi halal, namun prosesnya sering kali menjadi kendala. "Pelaku UMKM senang kalau produknya memiliki sertifikasi halal, tapi masalahnya...

close ×