#china-klaim-natuna

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna memberikan keterangan kepada media, Kamis (30/1).

Kamis , 30 Jan 2020, 11:06 WIB

KSAU: Kasus Natuna Sadarkan Pentingnya Kekuatan Pertahanan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI Angkatan Udara (AU) menggelar Rapat Pimpinan (rapim) tahun 2020 dengan tema 'TNI Angkatan Udara Profesional, Militan, dan Inovatif sebagai Garda Terkuat dan Terunggul TNI'. Dalam...

Mempertahankan Natuna adalah mempertahankan kedaulatan NKRI. Foto empat pesawat tempur F16 melakukan Flying pass di atas Laut Natuna, Rabu (15/1/2020).

Rabu , 29 Jan 2020, 01:30 WIB

Ulama Aceh Barat Rekomendasikan Pertahankan Natuna

REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH— Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian, mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar tetap mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Natuna, Kepulauan Riau. “Ulama Aceh Barat menyatakan bahwa klaim Republik Rakyat China (RRC) terhadap kepulauan Natuna melanggar kedaulatan NKRI, dan ketetapan PBB tentang ketetapan batas negara Republik Indonesia, bahwa Natuna bagian dari NKRI,”...

Rabu , 08 Jan 2020, 23:52 WIB

Luhut: Pangkalan Kapal Ikan di Natuna akan Didesain Ulang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut...

Rabu , 08 Jan 2020, 22:17 WIB

Kisruh Natuna, Dubes Cina: Kami Baik-Baik Saja dengan RI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian,...

Rabu , 08 Jan 2020, 17:11 WIB

Panglima Perintahkan TNI AL Halau Pencuri Ikan di Natuna

REPUBLIKA.CO.ID, NATUNA -- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto...

Rabu , 08 Jan 2020, 15:56 WIB

Gerindra: Masalah Natuna Harus Diselesaikan dengan Diplomasi

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

Rabu , 08 Jan 2020, 15:47 WIB

Presiden ke Natuna, Mahfud: Bukti Negara Hadir

Rabu , 08 Jan 2020, 15:33 WIB

Menhub Pastikan Kasus Natuna tak Pengaruhi Investor Cina

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan ada sekitar 420 nelayan yang siap berangkat ke Natuna. (foto ilustrasi).

Rabu , 08 Jan 2020, 14:21 WIB

Mahfud: 470 Nelayan Daftar untuk Berangkat ke Natuna

Kapal Republik Indonesia (KRI) Karel Satsuit Tubun-356 bersandar di Faslabuh Lanal Ranai, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (7/1/2020).

Rabu , 08 Jan 2020, 13:19 WIB

Kunjungi Natuna, Jokowi: Kepulauan Ini Teritorial Kita

KRI Teuku Umar-385 melakukan peran muka belakang usai mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau.

Rabu , 08 Jan 2020, 13:09 WIB

Pramono: Kunjungi Natuna Simbol Keseriusan Presiden Jokowi

Rabu , 08 Jan 2020, 09:56 WIB

Soal Natuna, Istana: Kita Pertahankan Hak Indonesia

Rabu , 08 Jan 2020, 08:44 WIB

Syarief Hasan: China Sangat Butuh Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan

Selasa , 07 Jan 2020, 19:44 WIB

Luhut: Relokasi Nelayan Pantura ke Natuna Rencana Lama

Selasa , 07 Jan 2020, 19:19 WIB

UNCLOS Beri Hak Indonesia Eksplorasi SDA di Natuna

Selasa , 07 Jan 2020, 18:10 WIB

Bupati Ungkap Modus Kapal Asing Curi Ikan di Natuna

KRI Teuku Umar-385 melakukan peran muka belakang usai mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020.

Selasa , 07 Jan 2020, 06:59 WIB

Puan Minta Patroli Armada di Natuna Ditingkatkan

Pergerakan Kapal Perang Republik (KRI) dengan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar di Laut Natuna, Sabtu (4/1/2020).

Soal Natuna, Pengamat: Pemerintah China Menguji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwono menilai saat ini Pemerintah China sedang menguji pemerintah Indonesia terkait garis batas di Laut Natuna. Ini mengingat Pemerintah Indonesia baru saja melakukan pergantian kebinet, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan juga Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Mereka ingin mengetahui reaksi dari Kabinet Indonesia Maju jika kedaulatan di Laut Natuna diusik."Mereka...