
Kamis , 27 Jan 2022, 18:26 WIB
Dugaan Perbudakan di Langkat, Komnas HAM Belum Bisa Jelaskan Temuan Sementara

Senin , 24 Jan 2022, 16:35 WIB
Komnas HAM ke Langkat Investigasi Laporan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati

Rabu , 23 Jun 2021, 01:01 WIB
BKN tak Punya Data Hasil TWK yang Diminta Pegawai KPK

Rabu , 23 Jun 2021, 00:03 WIB
BKN Jelaskan Perannya dalam Proses TWK KPK ke Komnas HAM

Selasa , 15 Jun 2021, 17:01 WIB
Pimpinan KPK Siap Datangi Komnas HAM

Selasa , 15 Jun 2021, 14:12 WIB
Komnas HAM akan Libatkan 3 Ahli Tangani Kasus TWK

Ahad , 06 Jun 2021, 16:30 WIB
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan Untuk Ketua KPK

Selasa , 12 Jan 2021, 06:45 WIB
Babak Baru Penembakan dan Pembunuhan Enam Laskar FPI

Sabtu , 09 Jan 2021, 07:42 WIB
Ini Alasan Hanya Kematian 4 Laskar FPI Melanggar HAM

Senin , 28 Dec 2020, 13:45 WIB
Komnas HAM tak Mau Ungkapkan Lebih Rinci Barang Bukti

Rabu , 21 Oct 2020, 19:27 WIB
Komnas HAM: Kemenkominfo tak Perlu Buat Aturan Blokir Medsos

Sabtu , 17 Oct 2020, 22:10 WIB
Komnas HAM: Kematian Pendeta Yeremia tak Berdiri Sendiri

Komnas HAM Dorong Jokowi Berikan Grasi untuk Terpidana Mati
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM RI mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi atau pengampunan untuk terpidana mati. Data hingga 15 Oktober 2019, ada 271 terpidana yang sedang menunggu hukuman mati. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Choirul Anam mengatakan para terpidana mati itu sudah bertahun-tahun menunggu eksekusi hukuman mati. "Bahkan ada yang masa tunggunya sudah lebih dari 20 tahun,"...

Jumat , 19 Jun 2020, 14:16 WIB
Pilkada Serentak 2020 di Jatim Diikuti Enam Calon Independen

Selasa , 21 Apr 2020, 14:28 WIB
Komnas HAM: Cabut Asimlasi dan Perberat Hukuman Napi Berulah

Selasa , 03 Sep 2019, 16:11 WIB
Komnas HAM Keberatan Tindak Pidana Khusus Masuk RKHUP

Kamis , 08 Aug 2019, 20:05 WIB
Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Cerminkan Paradigma Lama

Kamis , 08 Aug 2019, 19:09 WIB
Komnas HAM Soroti Pendanaan TNI Atasi Aksi Terorisme

Kamis , 08 Aug 2019, 18:28 WIB
Komnas HAM Tolak Draf Perpres Tugas TNI Atasi Aksi Terorisme

Rabu , 02 Jan 2019, 17:57 WIB
Komnas HAM: Potong Tangan Koruptor tak Selesaikan Masalah

Kamis , 30 Aug 2018, 16:19 WIB
KPU Jatim Tetapkan DPT Pemilu 2019

Sabtu , 26 May 2018, 20:20 WIB
UU Antiterorisme Dikhawatirkan Memudahkan Penangkapan Orang

Jumat , 15 Feb 2013, 19:55 WIB
Kritik KPU, Ketua PKNU Luncurkan Buku

Sabtu , 09 Feb 2013, 18:17 WIB
PKNU: Ini Bukan Peleburan

Sabtu , 09 Feb 2013, 18:09 WIB
PPP-PKNU Resmi Koalisi

UU Pemilu Potensi Picu Bentrok Massa
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — UU Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR berpotensi memicu munculkan bentrok massa di daerah. Ini lantaran keputusan fraksi di DPR terkait beberapa pasal yang dianggap tidak mencerminkan keterwakilan."Undang-undang itu tidak memberikan asas keterwakilan. Karenanya, bisa membuat geger lapisan bawah. Sembilan partai di DPR tidak memikirkan itu. Namun hanya berpikir bagaimana partainya nanti menang dan bisa...
Senin , 13 Dec 2010, 02:33 WIB