Selasa , 14 Feb 2017, 12:37 WIB
Mendagri Tetap Yakin Mengaktifkan Ahok Sudah Sesuai Ketentuan UU
Selasa , 14 Feb 2017, 11:08 WIB
Soal Hak Angket 'Ahok Gate', PDIP: Enggak Ada Urgensinya
Selasa , 14 Feb 2017, 09:28 WIB
Presiden Jangan Pertaruhkan Jabatan Demi Ahok
Selasa , 14 Feb 2017, 09:02 WIB
Ahok tak Dihentikan Sementara, Presiden Dinilai Lakukan Maladministrasi
Selasa , 14 Feb 2017, 04:55 WIB
ACTA Gugat Jokowi ke PTUN Soal Status Gubernur Ahok
Selasa , 14 Feb 2017, 04:44 WIB
PKB: Sebaiknya Ahok tidak Dilantik Lagi
Senin , 13 Feb 2017, 20:34 WIB
Ahok Diaktifkan Kembali, LBH Paham Dorong DPR Gunakan Hak Angket
Senin , 13 Feb 2017, 06:17 WIB
Presiden Jokowi Didesak Bersikap Tegas Soal Status Ahok
Ahad , 12 Feb 2017, 10:12 WIB
Presiden Diminta tak Diskriminatif Soal Jabatan Ahok
Kamis , 09 Feb 2017, 16:26 WIB
Jika Ahok Jadi Gubernur Lagi akan Rugikan Roda Pemerintahan
Kamis , 09 Feb 2017, 14:00 WIB
Soal Status Ahok, Fadli Zon: Mendagri Jangan Diskriminatif
Kamis , 09 Feb 2017, 13:14 WIB
Status Terdakwa Seharusnya Bisa Jadi Landasan Mendagri Berhentikan Ahok
Pengamat: Sangat Politis Jika Mendagri Berkeras Aktifkan Ahok
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sangat politis dalam persoalan Ahok. Hal ini terkait pernyataan Mendagri soal penonaktifan Ahok sebagai gubernur DKI menunggu hasil tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)."Ini jelas politis," kata Margarito kepada Republika.co.id, Rabu (8/2). Menurutnya, publik sudah hafal permainan seperti ini. Karena aturan hukumnya sudah...
