#dana-bagi-hasil

Kendaraan operasional tambang Amman di Sumbawa, NTB.

Kamis , 07 Mar 2024, 06:26 WIB

Amman Setor Dana Bagi Hasil ke NTB Rp 437 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi (IUPK-OP) menyetor dana bagi hasil dari keuntungan pemanfaatan lahan kepada pemerintah daerah di wilayah Nusa...

Kamis , 28 Sep 2023, 14:22 WIB

Optimalkan Potensi Pendapatan Dana Bagi Hasil Harus Ada Harmonisasi Kebijakan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar terus berupaya mengoptimalisasi potensi pendapatan dari dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam. Harmonisasi dengan sejumlah stakeholder terus dilakukan berkaitan dengan disahkannya Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) setahun silam. Menurut Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik, dialog dan diskusi menjadi bagian penting sebelum optimalisasi dilakukan. Karena, penyamaan persepsi...

Jumat , 21 Apr 2023, 12:01 WIB

Pemkot Madiun Salurkan BLT Hasil Cukai untuk 170 Buruh Sasaran

REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menyalurkan...

Rabu , 22 Feb 2023, 17:34 WIB

Penerimaan Pajak Capai Rp 162,23 Triliun per Januari 2023

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan,...

Rabu , 21 Dec 2022, 07:00 WIB

Jabar Targetkan 2023 Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota Naik Jadi Rp 9 T

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar merealisasikan dana bagi hasil untuk...

Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, H Muhammad Adil.

Selasa , 13 Dec 2022, 19:06 WIB

Pemprov Riau Buka Suara Soal Polemik Meranti dengan Kemenkeu

Selasa , 13 Sep 2022, 16:08 WIB

Menkeu Tegaskan Pemda Berperan Penting Kendalikan Inflasi

Pekerja melakukan perawatan pada mobil (ilustrasi). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Yusran Fauzi, menyatakan, Pemkab segera melunasi tunggakan pajak ratusan unit kendaraan dinas milik pemerintah daerah setempat.

Senin , 11 Jul 2022, 00:50 WIB

Sekda Rejang Lebong: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Segera Dilunasi

Rabu , 22 Jun 2022, 23:11 WIB

Pemkab Pamekasan Terima Dana bagi Hasil Cukai Rp74, 7 Miliar

Selasa , 21 Dec 2021, 01:24 WIB

Sleman Peroleh Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp 1,72 Miliar pada 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto mendorong pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan delapan persen anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menangani pandemi Covid-19 di daerah. Hal itu dinilai perlu dilakukan, sebab kasus aktif Covid-19 di luar Jawa dan Bali masih terus meningkat.

Rabu , 07 Jul 2021, 22:57 WIB

Airlangga Ingatkan Pemda Alokasi Dana Lebih Tangani Pandemi

Pekerja tambang beraktivitas di area pengeboran minyak dan gas.

Jumat , 25 Jun 2021, 02:10 WIB

Insentif Harga Gas Khusus Dinilai Perlu Dievaluasi

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kedua kiri) menuturkan telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan untuk menjelaskan mekanisme kurang Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat kepada daerah.

Selasa , 12 May 2020, 08:27 WIB

BPK: Penundaan Kurang Bayar DBH Bisa Pengaruhi APBD

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kiri) menegaskan, pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada pemerintah daerah tidak perlu menunggu hasil audit BPK.

Senin , 11 May 2020, 16:40 WIB

BPK: Pencairan Dana Bagi Hasil Daerah tak Perlu Tunggu Audit

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wakil Presiden Ma

Jumat , 08 May 2020, 19:37 WIB

Menkeu Cairkan Rp 2,6 Triliun Dana Bagi Hasil DKI Jakarta

Kamis , 02 Apr 2020, 17:10 WIB

Anies Harap DBH DKI Rp 7,1 T Segera Ditransfer Kemenkeu

Pemprov Malut masih tunggak Dana Bagi Hasil (DBH) air permukaan. (ilustrasi)

Senin , 03 Feb 2020, 08:07 WIB

Pemprov Malut Menunggak DBH Air Permukaan

DBH Rp 1 T Kabupaten/Kota Mengendap di Pemprov Lampung

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Dana Bagi Hasil (DBH) seharusnya dapat dicairkan 15 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) se-Provinsi Lampung, ternyata masih mengendam di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Pemprov beralasan belum bisa mencairkan DBH Rp 1 triliun tersebut, karena kas daerah sedang defisit.Pemkab dan pemkot se-Lampung sudah lama menagih Pemprov Lampung untuk segera mencairkan DBH kepada daerah, karena...