#dana-bagi-hasil-migas

Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengeluhkan pembagian porsi DBH Migas yang dirasanya kurang berpihak pada daerah penghasil migas. Bupati Sumenep Achmad Fauzi mendorong dilakukannya revisi Permen ESDM nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Permen ESDM nmor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Dimana di dalamnya, aturan tersebut juga memuat Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) antara pemerintah pusat dan daerah.

Jumat , 20 Jan 2023, 17:19 WIB

Bupati Sumenep Keluhkan Pembagian Porsi Dana Bagi Hasil Migas

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Bupati Sumenep Achmad Fauzi mendorong dilakukannya revisi Permen ESDM nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Permen ESDM nmor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data...

Kamis , 24 Feb 2022, 17:37 WIB

Ridwan Kamil Bantu Kepri Peroleh Manfaat Pengelolaan Hulu Migas

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (24/2/2022). Pertemuan tersebut, keduanya membicarakan mengenai percepatan pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor migas. Salah satu poin yang dibahas adalah mengenai pentingnya kebijakan dan penerapan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan hulu migas bagi daerah. Ridwan Kamil...

Selasa , 20 Apr 2021, 13:52 WIB

#dana-bagi-hasil-migas

Bupati Sumenep Keluhkan Pembagian Porsi Dana Bagi Hasil Migas

Ridwan Kamil Bantu Kepri Peroleh Manfaat Pengelolaan Hulu Migas

Pemprov di Sumatera Dapat Rp 3,7 T dari Bagi Hasil Migas

Dana Bagi Hasil Migas Turun, Alokasi APBN Riau Turun Rp 1 T

DPD akan Perjuangkan Transparansi Dana Bagi Hasil Migas Sumsel

Dana Bagi Hasil Migas di Indramayu Sangat Kecil

Perhitungan DBH Migas Dinilai Belum Transparan