#dana-siluman

Anggota Bawaslu Puadi (kiri) bersama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan).

Ahad , 11 Dec 2022, 00:15 WIB

Bawaslu akan Awasi 'Dana Siluman' yang Mengalir untuk Kampanye Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI hendak merancang konsep pengawasan terkait pendanaan kampanye para peserta Pemilu 2024. Tujuannya, untuk mendeteksi 'dana siluman' yang digunakan oleh para kontestan. Komisioner...

Rabu , 06 May 2015, 19:48 WIB

Ahok tak Masalah Pejabat DKI Jadi Tersangka UPS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mempermasalahkan jika ada pejabat Pemerintah Provinsi DKI kembali menjadi tersangka kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014."Ya bagus kita memang mau buka-bukaan dengan Ketua DPRD (Prasetio Edi Marsudi)," kata Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5).Sebelumnya...

Selasa , 05 May 2015, 18:23 WIB

Ahok: Jokowi tak Perlu Diperiksa Terkait Pengadaan UPS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama...

Rabu , 29 Apr 2015, 20:49 WIB

Bareskrim Periksa Anggota DPRD DKI Soal UPS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar...

Sabtu , 18 Apr 2015, 12:22 WIB

Paripurna Hak Angket tak Kunjung Digelar, Legislator Ini Kecewa

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif merasa...

Kamis , 02 Apr 2015, 11:42 WIB

PDIP Berharap Ahok dan DPRD DKI Lebih Dewasa

Senin , 30 Mar 2015, 22:59 WIB

Pemprov DKI Tunggu Undangan Kemendagri Bahas APBD

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Senin , 30 Mar 2015, 17:49 WIB

Ahok Undang DPRD Bahas APBD dengan Kemendagri

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah (kanan) memberikan keterangan pada sidang angket di Jakarta, Kamis (12/3).

Senin , 30 Mar 2015, 16:32 WIB

'Persetujuan APBD DKI 10 April'

Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha (kanan).

Kamis , 26 Mar 2015, 19:51 WIB

KPK Janji Tindaklanjuti Laporan ICW

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukan laporan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2). (Republika/Agung Supriyanto)

Kamis , 26 Mar 2015, 17:46 WIB

ICW Sebut Pejabat Berinisial AU Terlibat Dugaan Korupsi APBD DKI

Indikasi Korupsi APBD DKI. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/3).

Kamis , 26 Mar 2015, 17:19 WIB

ICW Laporkan Dugaan Korupsi 'Dana Siluman' APBD DKI

Rabu , 25 Mar 2015, 21:27 WIB

LSM Kecewa Pansus Angket tak Panggil Ahok

Relawan Teman Ahok melakukan aksi simpatik saat car Free Day (CFD) di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad (8/3). Gerakan membongkar korupsi di DPRD DKI jakarta mendapat dukungan positif dari masyarakat.

Rabu , 25 Mar 2015, 21:20 WIB

Pengadaan UPS Digagas DPRD, Disdik, dan Pengusaha

Rabu , 25 Mar 2015, 16:06 WIB

Anggota DPRD Jakarta Berpotensi Jadi Tersangka UPS

Seorang warga mengamati poster APBD DKI Jakarta 2013 yang telah terpasang di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Selasa , 24 Mar 2015, 15:21 WIB

Laporan Dana Siluman APBD DKI di KPK Mandek

Gubernur Jawa Barat Sekaligus Ketua Pelaksana PON XIX, Ahmad Heryawan, berfoto selfie bersama warga saat penghitungan mundur 555 hari jelang PON XIX di Lapangan Sempur, Bogor, Jawa Barat, Ahad (15/3). (Republika/Raisan Al Farisi)

Selasa , 24 Mar 2015, 13:32 WIB

Ini Cara Heryawan Cegah Dana Siluman dalam APBD

Kemendagri Janji Percepat Pengesahan Pergub APBD DKI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri segera memproses rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait APBD DKI 2015 yang menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya. Sesuai aturannya, proses evaluasi hingga pengesahan berlangsung selama 30 masa kerja. Namun, Kemendagri menjanjikan proses pengesahan Pergub akan dipercepat kurang dari 30 hari masa kerja tersebut."Kami berharap prosesnya cepat, harusnya 30 hari kerja, tapi Kemendagri akan kerja cepat,...

Senin , 23 Mar 2015, 23:35 WIB

Kemendagri Tegaskan DKI Pakai Anggaran Tahun 2014 Perubahan

Senin , 23 Mar 2015, 23:27 WIB

JK: Ahok dan DPRD Sepakat dalam APBD Perubahan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bersama Gubernur Ahok.

Senin , 23 Mar 2015, 20:54 WIB

Usai Bertemu Wapres, DKI Ngotot Gunakan APBD 2014

Senin , 23 Mar 2015, 18:25 WIB

Ketua DPRD: Bicara Ahok tidak Pernah Stabil

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Senin , 23 Mar 2015, 18:06 WIB

Ahok Dinilai Perlu Belajar Ubah Sikap

Kamis , 19 Mar 2015, 21:10 WIB

Tersangka Kasus UPS Ditetapkan Setelah Gelar Perkara

Kamis , 19 Mar 2015, 19:06 WIB

Tantowi Minta Ahok Perbaiki Komunikasi Politik

Kamis , 19 Mar 2015, 18:01 WIB

Djarot Optimistis RAPBD tak Kenakan 'Jam Karet'

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kamis , 19 Mar 2015, 15:45 WIB

Mayoritas Masyarakat DKI Dukung Ahok Laporkan 'Dana Siluman'

Kamis , 19 Mar 2015, 13:34 WIB

Publik Lebih Percaya Ahok Dibanding DPRD DKI

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi berbicara saat mengelar konfrensi pers di Jakarta, Ahad (24/6). Alokasi anggaran iklan dalam APBD DKI untuk tahun 2012 sebesar Rp28 miliar. dari sebe

Kamis , 19 Mar 2015, 11:14 WIB

Penurunan Target PAD DKI Dinilai Mencurigakan

Selasa , 17 Mar 2015, 17:41 WIB

Warga Jakarta Harus Dilibatkan dalam Penyusunan APBD

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan dukungan ke KPK, Rabu (14/1).

Senin , 16 Mar 2015, 21:47 WIB

Transparansi Hak Angket DPRD DKI Diragukan

Ahad , 15 Mar 2015, 21:52 WIB

DPRD: RAPBD yang di Mendagri Print Out E-Budgeting

Ahad , 15 Mar 2015, 19:48 WIB

DPRD Bantah Hak Angket untuk Makzulkan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri).

Kamis , 12 Mar 2015, 21:32 WIB

Siapa Maling Anggaran DKI Sebenarnya?

Konflik Ahok-DPRD DKI Dinilai Bermuatan Politis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi Emrus Sihombing menilai ada kepentingan politik di balik perseteruan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI."Tidak ada fenomena politik maupun hukum yang berdiri sendiri, termasuk pemilihan kata siluman yang memiliki makna ganda. Karena kata siluman adalah pernyataan politis atau semacam ada agenda yang terselubung," ujar Emrus dalam diskusi publik bertajuk Konflik Gubernur DKI...

Kamis , 12 Mar 2015, 17:27 WIB