Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan keterangan pers menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Kewenangan Penyusunan Daerah Pemilihan pada Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (21/12/2022). KPU akhirnya memilih mengikuti keinginan DPR untuk tidak lagi menyusun ulang dapil pemilu. (ilustrasi)

Jumat , 13 Jan 2023, 16:16 WIB

Sudah Diberi Kewenangan oleh MK Atur Ulang Dapil Pemilu, KPU Pilih Manut Maunya DPR

Mahkamah Konstitusi, ilustrasi

Kamis , 12 Jan 2023, 00:07 WIB

Legislator PDIP: Mahkamah Konstitusi Kita Bubarkan Saja 

Anggota KPU Idham Holik (kiri) mengatakan, KPU menargetkan penataan ulang daerah pemilihan untuk Pemilu 2024 rampung pada akhir Januari 2024. (ilustrasi)

Senin , 02 Jan 2023, 13:49 WIB

KPU Targetkan Penataan Dapil DPR Rampung Akhir Januari

Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan keterangan pers menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Kewenangan Penyusunan Daerah Pemilihan pada Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Pasca putusan judicial review UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU meminta bantuan kepada sejumlah akademisi pakar kepemiluan dalam menata dan menyusun daerah pemilihan (Dapil) DPR RI dan DPRD provinsi untuk Pemilu 2024.

Rabu , 21 Dec 2022, 21:21 WIB

In Picture: KPU akan Revisi PKPU 6/2022

Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan keterangan pers menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Kewenangan Penyusunan Daerah Pemilihan pada Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Pasca putusan judicial review UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU meminta bantuan kepada sejumlah akademisi pakar kepemiluan dalam menata dan menyusun daerah pemilihan (Dapil) DPR RI dan DPRD provinsi untuk Pemilu 2024. Republika/Prayogi

Rabu , 21 Dec 2022, 18:37 WIB

KPU akan Revisi PKPU 6/2022 untuk Susun Dapil DPR

Anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, secara konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) menguji norma undang-undang terhadap norma Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. (ilustrasi).

Rabu , 21 Dec 2022, 18:17 WIB

Legislator Komisi II Hormati Putusan MK Soal Dapil

Pemekaran Dapil Pemilu di Surabaya Terancam tak Terlaksana (ilustrasi).

Senin , 24 May 2021, 14:23 WIB

Pemekaran Dapil Pemilu di Surabaya Terancam tak Terlaksana

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali saat memimpin RDP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).

Rabu , 28 Mar 2018, 09:52 WIB

Komisi II Kaji Penambahan Dapil Pemilu

Next