Darmono

Jumat , 31 Aug 2012, 10:36 WIB

Kejakgung Akui Penyidikan Belum Sampai Target

Djoko Tjandra.

Kamis , 09 Aug 2012, 16:09 WIB

Joko Tjandra Meninggalkan PNG?

Darmono

Kamis , 26 Jul 2012, 18:30 WIB

Kejakgung: Penegakan Hukum Lemah

Koruptor buron Mabes Polri, Djoko Tjandra

Rabu , 25 Jul 2012, 21:14 WIB

Djoko Tjandra Masuk Buronan Interpol Sejak 2009

Kedatangan buronan BLBI, Sherny Kojongian di Bandara Soekarno Hatta sempat diwarnai kericuhan, Rabu (13/6) pagi.

Rabu , 13 Jun 2012, 09:26 WIB

Penjemputan Buronan BLBI Ricuh

Sherny Kojongian

Rabu , 13 Jun 2012, 07:28 WIB

Buronan BLBI Tiba di Jakarta Hari Ini

Fadel Muhammad

Fadel Muhammad Jadi Tersangka (Lagi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Kelautan, Fadel Muhammad kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengucuran dana sisa lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2001 senilai Rp 5,4 miliar. Penetapan Fadel Muhammad sebagai tersangka ini diakui Wakil Jaksa Agung, Darmono."Kalau diperintahkan untuk dibuka kembali, ya dibuka lagi (dengan tersangka Fadel Muhammad). Itu kan perintah hakim," kata Wakil...

Wakil jaksa Agung, Darmono

Senin , 02 Apr 2012, 17:10 WIB

Kejagung Bantah Istimewakan Agusrin

Wakil Jaksa Agung Darmono

Selasa , 13 Mar 2012, 19:48 WIB

Kejagung Cek Kasus Buronan BLBI di Australia

Selasa , 10 Jan 2012, 19:45 WIB

Kejakgung Ragukan Validitas Survei LSI

Darmono

Rabu , 12 Oct 2011, 13:08 WIB

Kejagung Tantang Polri Cabut SPDP Ketua KPU

Kejaksaan Agung

Senin , 29 Nov 2010, 23:47 WIB

Darmono Sertijab Jaksa Agung ke Basrief Arief

Darmono

Sabtu , 27 Nov 2010, 01:56 WIB

Darmono Siap Bekerja Sama

Jumat , 26 Nov 2010, 09:03 WIB

Darmono: Basrief Bisa Bawa Kejaksaan Lebih Baik

Kejaksaan Agung

Jumat , 26 Nov 2010, 01:22 WIB

Darmono: Semua Calon Jaksa Agung Sama Kuat

Darmono

Lembaga Penegak Hukum akan Buat MoU Soal Rutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung, Darmono, menjelaskan akan ada nota kesepahaman antara lembaga penegak hukum terkait rumah tahanan. Menurut Darmono, MoU tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya penyimpangan dalam pengelolaan tahanan."Ke depan akan diadakan mou antara lembaga penegak hukum untuk mengatur lebih lanjut penertiban masalah tahanan sehingga meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan tahanan," ungkap Darmono saat dihubungi, Kamis (18/11).Ia...