Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan kendati konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi praktiknya ketentuan itu belum dipenuhi. Padahal kontribusi mereka sangat nyata bagi Indonesia.

Muhaimin Dukung RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konstitusi mengamanatkan negara mengakui dan menghormati masyarakat adat beserta hak tradisionalnya di Indonesia. Namun, amanat tersebut nampaknya belum optimal dijalankan oleh negara. Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan kendati konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi praktiknya ketentuan itu belum dipenuhi. Padahal kontribusi mereka sangat nyata bagi Indonesia. “Masyarakat adat mempunyai kontribusi yang...

DPR menggelar rapat paripurna Masa Sidang IV dan pengambilan keputusan tingkat II RUU Cipta Kerja, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10).

Usai Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, DPR Reses Sebulan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar, Arif Satrio Nugroho Setelah rampung mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang, DPR langsung memasuki masa reses hingga 8 November mendatang. Ketua DPR Puan Maharani pada Senin (5/10) malam resmi menutup masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021."Atas nama Pimpinan DPR, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 6 Oktober...

Suasana pelantikan pimpinan DPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Selasa , 01 Oct 2019, 22:19 WIB

DPR Peroleh Anggaran Rp 4,28 Triliun pada 2020

Dewan Perwakilan Rakyat (ilustrasi)

Selasa , 25 Apr 2017, 03:40 WIB

Pemerintah Belum Setujui Penambahan 19 Kursi DPR

Gedung DPR

Jumat , 15 Apr 2016, 14:05 WIB

Umat Islam Didorong Jadi Mayoritas di DPR