#djohermansyah-djohan

Selasa , 16 Apr 2024, 05:21 WIB

Guru Besar IPDN Minta MK Anulir Hasil Pilpres 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, karena unsur dugaan kecurangan terstruktur dan sistematis...

Rabu , 06 Dec 2023, 14:52 WIB

Pakar Otonomi Daerah Nilai Draf RUU DKJ Preteli Demokrasi di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar otonomi daerah dan eks Dirjen Otda Kemendagri, Prof Djohermansyah Djohan, mengatakan, Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang telah diinisiasi dan disetujui DPR dapat mempreteli demokrasi di Jakarta. Dalam draf RUU tersebut, jabatan gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk dan dilantik oleh presiden RI. Padahal, kata dia, sejak sebelum reformasi sampai pascareformasi, pemilihan gubernur...

Selasa , 07 Jul 2020, 21:15 WIB

Cegah Politik Dinasti, Parpol Perlu Uji Publik Calon Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)...

Kamis , 15 Nov 2018, 19:42 WIB

Pemerintah Disarankan Bentuk Dewan Kawasan Ibu Kota Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla...

Kamis , 15 Nov 2018, 19:23 WIB

Pengunduran Diri Bupati Indramayu Bukti Ketidakmatangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menilai,...

Kamis , 15 Nov 2018, 19:16 WIB

Mendagri Bisa Menolak Pengunduran Diri Bupati Indramayu

Senin , 29 Dec 2014, 15:35 WIB

Jokowi Disarankan Duduk Bersama Kelompok Separatis Papua

Selasa , 02 Dec 2014, 19:05 WIB

Kemendagri Sudah Terima Nama Calon Wakil Gubernur DKI

Kamis , 27 Nov 2014, 17:51 WIB

Kemendagri: Ahok Bisa Usulkan Satu Wakil, PNS atau Non-PNS

Rabu , 26 Nov 2014, 18:08 WIB

PP Aceh Ditarget Selesai Desember

Jumat , 24 Oct 2014, 21:25 WIB

Dirjen Otda Diperiksa Terkait Kasus Sengketa Pilkada Lebak

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemdagri, Djohermansyah Djohan

Ahad , 14 Sep 2014, 19:43 WIB

Harus Ada Larangan Calon Bayar 'Sewa Perahu' ke Partai Politik

Ahad , 14 Sep 2014, 19:40 WIB

Kemdagri Usulkan Uji Publik Untuk Calon Yang Akan Maju Pilkada

Rabu , 10 Sep 2014, 16:28 WIB

Pemerintah Siapkan Dua Draft RUU Pilkada

Kamis , 17 Jul 2014, 23:45 WIB

Seribu Pilkada yang Digelar Secara Langsung Bermasalah

Selasa , 04 Mar 2014, 02:45 WIB

Penduduk di Bawah 100 Ribu Tak Perlu Wakil Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatasi fungsi wakil kepala daerah berdasarkan jumlah penduduk di suatu daerah. Bila wilayah tersebut tidak mencapai 100 ribu jiwa, tugas bupati/walikota tidak dibantu seorang wakil.Dirjen Kemendagri, Djohermansyah Djohan mengatakan, dalam RUU Pilkada yang tengah dibahas di DPR sekarang ini, kepala daerah dipilih tanpa wakil, atau mono eksekutif. Setelah terpilih nanti, dia yang...

Selasa , 04 Mar 2014, 02:45 WIB