#dpr-pemerintah

Ilustrasi. Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi manusia (HAM) Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) Herlambang P Wiratraman mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) harus dikritisi publik.

Jumat , 15 Apr 2022, 18:37 WIB

LP3ES: DPR-Pemerintah Bahas RUU PPP dengan Cara tak Patut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi manusia (HAM) Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) Herlambang P Wiratraman mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun...

Senin , 05 Oct 2020, 12:35 WIB

Arief Poyuono: RUU Ciptaker Kerja Keras Pemerintah-DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi DPR RI di tengah pandemi covid-19 dinilai sebagai kerja keras dari pemerintah, DPR dan seluruh stakeholder adalah yang langkah tepat. Regulasi itu diyakini dapat menjadi salah satu solusi dalam percepatan pemulihan ekonomi setelah pandemi covid 19 berakhir. "UU Ciptaker itu digunakan karena pasca pandemi covid. Semua negara saat ini berlomba-lomba untuk...

Sabtu , 03 Aug 2019, 23:46 WIB

Anggota DPR Optimistis terhadap Hasil RUU SDA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi...

close ×