Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023).

Rabu , 06 Dec 2023, 18:56 WIB

Kamis, KPK Panggil Wamenkumham untuk Diperiksa Sebagai Tersangka

Wamenkumham yang saat ini juga berstatus sebagai tersangka Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy usai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/12/2023).

Senin , 04 Dec 2023, 17:43 WIB

Keluar dari Gedung KPK, Wamenkumham tak Berakhir Pakai 'Rompi Oranye'

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej

Rabu , 29 Nov 2023, 08:40 WIB

KPK Isyaratkan Bakal Panggil Wamenkumham Eddy Hiariej Pekan Ini

Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana.

Kamis , 23 Nov 2023, 22:56 WIB

Ternyata KPK Belum Kirim Surat Penetapan Tersangka Wamenkumham ke Istana

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani (tengah).

Rabu , 15 Nov 2023, 15:13 WIB

Komnas Perempuan Komentari Kasus Kakak Wamenkumham Terjerat Pelecehan

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2023).

Jumat , 10 Nov 2023, 19:30 WIB

Pengacara Ungkap Cara Wamenkumham Peras Helmut Hermawan Miliaran Rupiah

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariejdi Universitas Victory Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis (10/8/2023).

Jumat , 10 Nov 2023, 10:43 WIB

Kemenkumham Sebut Prof Eddy Hiariej Tidak Tahu Sudah Jadi Tersangka di KPK

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy.

Rabu , 29 Mar 2023, 08:36 WIB

Pengacara Ungkap Wamenkumham Sejak Awal Tolak Tangani Masalah PT CLM

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy. Polri menetapkan keponakan Wakil Menkumham jadi tersangka dalam kasus pencatutan nama.

Selasa , 28 Mar 2023, 17:33 WIB

Keponakan Wakil Menkumham Jadi Tersangka Pencatutan Nama

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2023).

Selasa , 28 Mar 2023, 04:02 WIB

Polri: Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Wamenkumham Belum Naik Penyidikan

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy.

Ahad , 26 Mar 2023, 11:01 WIB

Dugaan Gratifikasi Wamenkumham, IPW Tuding Keterlibatan Pihak Lain

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej

Selasa , 20 Dec 2022, 14:59 WIB

Wamenkumham Akui Revisi KUHAP Bakal Timbulkan Gesekan Institusi Negara

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej usai menyerahkan draf RKUHP terbaru ke Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/11).

Wamenkumham: Transisi RKUHP Idealnya 3 Tahun Setelah Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai bahwa masa peralihan atau transisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ideal adalah tiga tahun. Dalam draf RKUHP terbaru yang diterima Republika, undang-undang tersebut baru berlaku dua tahun setelah disahkan dan memasuki masa peralihan.  "Lima tahun pun tidak apa-apa, tapi mungkin terlalu lama, ya, kalau lima...

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej usai menyerahkan draf RKUHP terbaru ke Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/11).

Rabu , 09 Nov 2022, 19:54 WIB

Pemerintah Hapus Lima Pasal dalam RKUHP

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej

Kamis , 08 Sep 2022, 13:34 WIB

Wamenkumham: Pembebasan Bersyarat Napi Korupsi Sesuai Aturan Hukum

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (tengah)

Kamis , 04 Aug 2022, 20:33 WIB

Wamenkumham: Pemberian Remisi Napi Diawasi Ketat

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej

Rabu , 03 Aug 2022, 17:27 WIB

Soal RKUHP, Wamenkumham: Presiden Tekankan Pentingnya Partisipasi Publik

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (tengah)

Selasa , 02 Aug 2022, 21:14 WIB

Kemenkumham: DJKI Mengajar untuk Kenalkan Kekayaan Intelektual Sejak Dini

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) dan Pangeran Khairul Saleh (kedua kanan) usai menyerahkan naskah RUU KUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Komisi III dan Pemerintah dalam rapat kerja tersebut bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undangan-Undangan (RUU) tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme kententuan perundang-undangan.

Rabu , 06 Jul 2022, 17:03 WIB

Revisi UU Pemasyarakatan Siap Disahkan Menjadi Undang-Undang

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) menyerahkan naskah RUU KUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Komisi III dan Pemerintah dalam rapat kerja tersebut bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undangan-Undangan (RUU) tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme kententuan perundang-undangan.

Rabu , 06 Jul 2022, 16:17 WIB

RKUHP tak Disahkan Jadi Undang-Undang Besok

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kiri).

Rabu , 22 Jun 2022, 17:01 WIB

RKUHP Belum Diserahkan ke DPR, Wamenkumham: Banyak Typo

Ilustrasi. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wemenkumham) RI Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pidana mati bukan hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga terkait aspek religi, politik dan sosial kemasyarakatan.

Selasa , 24 May 2022, 15:33 WIB

Wamenkumham: Pidana Mati tak Hanya Menyangkut Persoalan Hukum

Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

Selasa , 24 May 2022, 05:18 WIB

Anggota DPR Pertanyakan Sikap Pemerintah Terkait Ganja untuk Obat

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kiri).

Senin , 23 May 2022, 13:39 WIB

Wamenkumham: Ada 6 Poin Penting Usulan Pemerintah di RUU Narkotika

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

Senin , 25 Apr 2022, 14:18 WIB

Kemenkumham Serahkan Zakat Fitrah ASN ke Baznas Rp 1,19 Miliar

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kiri).

Kamis , 31 Mar 2022, 18:55 WIB

RUU TPKS Hadirkan Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa sulit untuk memasukkan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) ke dalam kategori sebagai subjek hukum. Ilustrasi

Kamis , 14 Oct 2021, 17:13 WIB

Edward Hiariej: Sulit Kategorikan AI sebagai Subjek Hukum

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej.

Kamis , 14 Oct 2021, 16:35 WIB

Wamenkumham: AI Berimplikasi Terhadap UU Hak Cipta

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (tengah)

Senin , 04 Oct 2021, 16:19 WIB

Wamenkumham Ungkap Alasan Korupsi Sulit Diberantas

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej.

Pasal Hina Presiden Dihidupkan Lagi, Wamenkumham: Keliru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, adanya anggapan pasal terkait penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP sama dengan menghidupkan kembali pasal yang dimatikan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah. "Ini adalah sesuatu kekeliruan," kata guru besar UGM itu di Jakarta, Senin (14/6). Pertama, kata dia, yang dimatikan MK adalah...

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej

Kamis , 04 Mar 2021, 16:52 WIB

'Pasal 154 dan 155 Sudah Dicabut Tapi Masih Ada di UU ITE'

Next