#feri-amsari

Sabtu , 13 Jul 2024, 18:51 WIB

Pakar Tata Negara Soroti Revisi UU Wantimpres Terkesan Janggal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai menyalahi konstitusi RI. Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai,...

Kuasa Hukum Pemohon Feri Amsari (kiri) mengikuti sidang pengujian formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (9/12/2019).

Sabtu , 20 Apr 2024, 15:05 WIB

Feri Amsari Optimistis MK akan Jadi Corong Keadilan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi Universitas Andalas, Feri Amsari menegaskan bahwa hakim konstitusi itu bukanlah corong undang-undang atau hukum. Namun, hakim merupakan corong keadilan yang tidak cuma membaca undang-undang. "Jadi, hakim tidak menemukan undang-undang, wong semua orang baca undang-undang kok, untuk apa hakim kalau cuma sekadar baca undang-undang. Tapi, yang mau ditemukan hakim adalah keadilan,"...

Senin , 12 Feb 2024, 22:30 WIB

Film 'Dirty Vote', Penguasa adalah Politisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Film dokumenter 'Dirty Vote' yang tayang pada...

Senin , 12 Feb 2024, 11:11 WIB

Disebut di Film Dokumenter Dirty Vote, Pj Gubernur Jabar Bey: Kapan Saya Berpihak?

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menjadi salah satu...

Senin , 27 Nov 2023, 15:19 WIB

Pakar Hukum Nilai Gugatan Anwar Usman ke PTUN Janggal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PusaKo)...

Aparat kepolisian membubarkan warga Air Bangis di Masjid Raya Sumbar, Sabtu (5/8/2023), dengan tetap memakai sepatu di area suci.

Sabtu , 05 Aug 2023, 23:08 WIB

Koalisi Kecam Polisi Pakai Sepatu di Dalam Masjid Raya Sumbar Saat Bubarkan Pendemo

Jumat , 14 Jul 2023, 17:25 WIB

Putusan Masa Jabatan KPK Jadi Celah Partai Buruh Minta MK Hapus Presidential Threshold

Suasana pelantikan tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) oleh Ketua MK Anwar Usman pada Kamis (9/2).

Ahad , 19 Mar 2023, 16:05 WIB

Pakar Hukum Desak MKMK tidak Lindungi Hakim Pelanggar Etik

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), di Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Selasa (25/8).

Kamis , 02 Mar 2023, 19:14 WIB

Pakar Hukum Nilai Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu tak Masuk Akal

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari memberikan paparan dalam diskusi di Jakarta, Ahad (5/3).

Jumat , 25 Nov 2022, 19:07 WIB

Pusako Sebut RKUHP Masih Jauh dari Harapan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari (kiri) saat mengikuti sidang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Rabu , 18 May 2022, 13:37 WIB

Angkat Penjabat Gubernur, Mendagri Dinilai tak Paham Konsep Putusan Peradilan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengucapkan selamat kepada lima penjabat gubernur yang didampingi istrinya usai dilantik di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Rabu , 18 May 2022, 12:48 WIB

Ahli Hukum Tata Negara: Pj Kepala Daerah Seharusnya Dipilih DPRD Bukan Pemerintah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada lima penjabat gubernur yang dilantik di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

Senin , 16 May 2022, 10:33 WIB

Ahli Tata Negara Sebut Mendagri Bermain dalam Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

Ilustrasi. Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumat , 15 Apr 2022, 19:06 WIB

Ahli Hukum: Revisi UU PPP Bertentangan dengan Putusan MK

RUU Ibu Kota Negara mengusulkan tidak ada pemilihan kepala daerah.

Sabtu , 18 Dec 2021, 16:47 WIB

Pemilihan Kepala Daerah di IKN Disarankan Gunakan Format Khusus

Pengamat Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

Kamis , 07 Oct 2021, 02:46 WIB

Gugatan Yusril Terhadap Demokrat Dikritik

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari meragukan kemampuan KPK untuk menangkap tersangka buronan kasus korupsi Harun Masiku. Bahkan, ia mengatakan, ada kesan KPK seakan sangat kesulitan untuk memastikan lokasi Harun Masiku. (Foto: Gedung Merah Putih KPK)

Rabu , 04 Aug 2021, 06:19 WIB

Pakar Hukum Ragu KPK Dapat Tangkap Harun Masiku

Pakar Nilai UU Cipta Kerja Layak Digugat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sangat layak untuk digugat. Sebab, ia menilai, ada cacat sejak awal pembahasan hingga penandatanganan UU Cipta Kerja. "Prosedur dan substansi berkaitan satu sama lain. Prosedur yang salah dapat membatalkan undang-undang, begitu pula substansi bermasalah," ujar Feri saat dihubungi, Rabu (4/11). Penghapusan...

Selasa , 22 Sep 2020, 22:28 WIB