![[ilustrasi] Presiden Joko Widodo (kiri) melayani permintaan tanda tangan dari peserta saat menghadiri Sarasehan Pengelolaan Dana Desa Se-Jateng Tahun 2019, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/11/2018).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/181122203424-361.jpg)
Sabtu , 24 Nov 2018, 19:12 WIB
Fitra Kritisi Kebijakan Insentif untuk Aparatur Desa

Rabu , 31 May 2017, 12:35 WIB
FITRA Desak Audit Ulang WTP Kemendes

Sabtu , 11 Mar 2017, 10:20 WIB
Alasan Utama Terjadinya Korupsi KTP-El Menurut Fitra

Rabu , 07 Sep 2016, 18:13 WIB
Fitra: Sangat Mungkin Ada Pemangkasan Anggaran Jilid Tiga

Rabu , 07 Sep 2016, 01:42 WIB
Pemangkasan Anggaran Jangan Korbankan Pembangunan di Daerah

Kamis , 09 Jun 2016, 19:26 WIB
'Status Disclaimer LKPP Empat Kementerian Berpotensi Rugikan Negara'

Selasa , 07 Jun 2016, 19:54 WIB
LSM Antikorupsi Desak Kemenpora Benahi Penggunaan APBN

Rabu , 11 May 2016, 09:07 WIB
Fitra: Anggaran Parpol Masih Tertutup

Jumat , 08 Apr 2016, 19:24 WIB
Fitra Komentari Menteri Rini dalam Daftar Panama Papers

Kamis , 31 Mar 2016, 11:42 WIB
Rencana Pembangunan Perpustakaan Terbesar di Asia Ditentang

Senin , 15 Feb 2016, 20:39 WIB
Fitra: Anggaran Sosial Jangan Kalah dari Infrastruktur

Jumat , 08 Jan 2016, 23:58 WIB
Proyek Baru Gedung DPR Telan Rp 570 Miliar

Pemkot Tangsel Bantah Ada Lonjakan Dana Hibah
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Plt Sekda Tangerang Selatan, Muhammad membantah pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebut dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tangerang Selatan 2015 melonjak. Muhammad menilai, pernyataan Fitra tendensius menjelang Pilkada Tangsel yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang.Muhammad membantah ada lonjakan dana hibah Pemkot Tangsel. Bahkan menurut Muhammad soal...

Rabu , 09 Sep 2015, 06:30 WIB
FITRA: DPR tak Berwenang Datangkan Investor ke Dalam Negeri

Rabu , 02 Sep 2015, 12:08 WIB
FITRA Minta Jokowi Cabut PMK Kenaikan Defisit

Rabu , 02 Sep 2015, 07:56 WIB
Terlalu Menumpuk, Utang Indonesia Baru Lunas dalam Satu Abad

Rabu , 26 Aug 2015, 07:44 WIB
Soal Penyerapan Anggaran, Pemerintah Diminta Lakukan Evaluasi Per Kuartal

Rabu , 26 Aug 2015, 06:12 WIB
Fitra: Kalau Pengelolaan Anggaran Sesuai Aturan untuk Apa Takut?

Sabtu , 22 Aug 2015, 09:19 WIB
Penghapusan PPN Karaoke-Diskotek Untungkan Masyarakat Menengah Atas

Sabtu , 22 Aug 2015, 01:42 WIB
Fitra: Acuan Aturan Ide Gedung Baru DPR Tidak Tepat

Selasa , 18 Aug 2015, 21:21 WIB
Pendapatan Negara Belum Optimal, Pengamat: BUMN harus Genjot PNBP

Jumat , 03 Jul 2015, 19:11 WIB
FITRA: Pengelolaan BUMN Menyimpang, Menteri Rini Harus Tanggung Jawab

Ahad , 14 Jun 2015, 03:44 WIB
Masyarakat Harus Awasi Penyidikan Korupsi

Kamis , 21 May 2015, 16:17 WIB
Pilkada Pakai APBD Rawan Politisasi Anggaran

Kamis , 21 May 2015, 14:27 WIB
DKI Anggarakan Rp 200 Juta Berantas Tikus, FITRA: Berlebihan!

Anggaran Biaya Pilkada Serentak Hambat Pembangunan Daerah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan melaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak di 68 daerah di Indonesia. Namun, tak semua daerah telah siap dengan anggaran pelaksanaan pilkada ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) FITRA, Yenny Sucipto, pun menilai kendala anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini justru akan menghambat pembangunan daerah. Sebab, kata dia, meskipun daerah telah mengambil dana dari APBD, ruang fiskal daerah juga...

Senin , 09 Mar 2015, 03:00 WIB
Hak Angket Digadang Tutupi Isu Dana Siluman

Ahad , 08 Mar 2015, 00:40 WIB
Ahok vs DPRD, Fitra: Soal Administrasi Jangan Dipolitisasi

Kamis , 29 Jan 2015, 05:00 WIB
'Suntikan' ke PNM Infrastruktur Berpotensi Jadi Bancakan Politik

Jumat , 09 Jan 2015, 23:23 WIB
Jika Dana Hibah Disetop Justru akan Susahkan Jakarta

Jumat , 02 Jan 2015, 18:00 WIB
Fitra: Proses Seleksi Dirjen Pajak Penuh Dusta

Selasa , 23 Dec 2014, 05:15 WIB
Pemangkasan Dana Bansos Diprediksi Ditolak Masyarakat

Rabu , 12 Nov 2014, 14:01 WIB
Ratusan Kendaraan Dinas Pemkab Tak Jelas Keberadaannya

Jumat , 07 Nov 2014, 11:34 WIB
Meski Didanai CSR, Jokowi Mesti Lapor ke DPR

Jumat , 07 Nov 2014, 10:51 WIB