#fraksi-pks

Nelayan Muara Angke menyambut gembira keputusan sidang usai Persidangan gugatan nelayan terhadap izin reklamasi di PTUN, Jakarta, Selasa (31/5). (Republika/Yasin Habibi)

Ahad , 17 Jul 2016, 06:47 WIB

PKS Harap Nelayan Korban Penggusuran Proyek Reklamasi Diberdayakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan para nelayan yang menjadi korban penggusuran akibat proyek reklamasi harus dapat diberdayakan oleh pemerintah dan habitat yang telah rusak akibat reklamasi...

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus vaksin palsu saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/6).

Jumat , 15 Jul 2016, 10:22 WIB

PKS: Apotek Terbukti Jual Vaksin Palsu Harus Ditindak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua FPKS Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ansory Siregar mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab melindungi rakyatnya dari peredaran obat-obatan dan vaksin palsu ini. Sebab vaksin palsu berbahaya bagi kesehatan. "BPOM harus rutin melakukan pengawasan di lapangan. Apotek-apotek yang terbukti menjual vaksin dan obat-obatan palsu itu harus ditindak tegas," katanya, Jumat, (15/7). Bahkan pemerintah, terang Ansory, tidak perlu takut...

Senin , 11 Jul 2016, 18:15 WIB

PKS Tagih Implementasi Perppu Perlindungan Anak

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menagih janji...

Senin , 04 Jul 2016, 12:23 WIB

Jilbab untuk Muslimah TNI, PKS: Panglima TNI Top!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengapresiasi...

Kamis , 23 Jun 2016, 15:53 WIB

FPKS: Pemprov DKI Bangun Jakarta dengan 'Semau Gue'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta,...

Rabu , 22 Jun 2016, 21:03 WIB

Fraksi PKS Ingatkan Peringatan 22 Juni

Kamis , 16 Jun 2016, 19:51 WIB

Kasman Singodimedjo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Sabtu , 04 Jun 2016, 05:45 WIB

Pengamat: Revisi UU Pilkada Membuat Kewenangan Bawaslu Tumpul

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyampaikan pandangannya pada acara Konpers ICMI mengenai Refleksi Akhir Tahun dan Pengenalan Pimpinan Pusat ICMI Periode 2015-2020, di Jakarta, Rabu (30/12).

Sabtu , 04 Jun 2016, 03:00 WIB

Mantan Ketua MA: Pengesahan UU Pilkada Terburu-buru

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Jazuli Juwaini

Sabtu , 04 Jun 2016, 00:54 WIB

UU Pilkada, PKS: Calon Pejawat Boleh Cuti Kenapa Legislator Harus Mundur

Suasana aktifitas pedagang Sembako di pasar Tradisonal, Tebet, Jakarta, Selatan.

Jumat , 03 Jun 2016, 12:57 WIB

PKS Minta Pemerintah Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadhan

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (kanan) didampingi jajaran pengurus dan panitia saat Launching lomba kitab kuning Fraksi PKS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).

Jumat , 13 May 2016, 14:28 WIB

Anggota FPKS Diminta Disiplin dalam Buat Laporan Kunker Reses

Ahad , 03 Apr 2016, 03:12 WIB

Fraksi PKS Dukung Pengembangan Keilmuan di Parlemen

Rabu , 30 Mar 2016, 17:04 WIB

KPK Periksa Tersangka dan Saksi Kasus Korupsi Kemenpupera

Selasa , 15 Mar 2016, 12:28 WIB

Fraksi PKS Cermati Dua Poin Revisi UU ITE

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam

Kamis , 10 Mar 2016, 06:41 WIB

DPR: Sistem Ketaatan Pajak Harus Ditegakkan

Jumat , 04 Mar 2016, 13:42 WIB

Legislator PKS: Saat ini Negara Berjalan Seperti Tanpa Haluan

Fraksi PKS: Setop Kampanye LGBT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, angkat bicara mengenai pro kontra Lesbi, Gay, Biseksual, Transeksual (LGBT) yang sedang hangat menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini."Sebagai pribadi dan wakil rakyat yang peduli terhadap masa depan bangsa ini saya prihatin dengan maraknya kampanye LGBT akhir-akhir ini," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1).Menurut Anggota Komisi III...

Kamis , 28 Jan 2016, 14:15 WIB

FPKS: Pangkas Waktu Reses Bukti Komitmen DPR

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa (kanan) bersama Plt. Jubir KPK Yuyuk Andriati Iskak (kiri) memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka baru di gedung KPK, Jakarta, Jum'at (18/12).

Rabu , 20 Jan 2016, 15:43 WIB

Selain Damayanti, KPK Incar Tersangka Lain Kasus Suap Proyek Kemen PU Pera

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap menggeledah ruang Sekretariat Komisi V DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/1).

Sabtu , 16 Jan 2016, 16:22 WIB

Fraksi PKS Dukung KPK Bisa Bekerja Lebih Baik Sesuai Prosedur

Kamis , 17 Dec 2015, 14:54 WIB

Fraksi PKS: Tidak Ada Ruang untuk Kocok Ulang Pimpinan DPR

Selasa , 17 Nov 2015, 16:34 WIB

Fraksi PKS Luncurkan Hari Aspirasi Rakyat

Selasa , 03 Nov 2015, 15:56 WIB

Kompolnas Minta SE Kapolri tak Digunakan untuk Kriminalisasi

Selasa , 03 Nov 2015, 13:28 WIB

SE Kapolri Membungkam Kebebasan Berbicara

Senin , 02 Nov 2015, 17:38 WIB

Desmond: SE Kapolri Berpotensi Langgar Hak Demokrasi

Sejumlah anggota TNI mengerjakan pembangunan pondasi untuk pembangunan Mushalla di Tolikara, Papua, Jumat (24/7). (Republika/Raisan Al Farisi)

Senin , 02 Nov 2015, 16:32 WIB

Kasus Tolikara dan Aceh Singkil Pemicu Lahirnya SE Ujaran Kebencian

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan.

Senin , 02 Nov 2015, 16:06 WIB

Polri Klaim SE Kapolri Bukan untuk Bungkam Kebebasan Berpendapat

Senin , 02 Nov 2015, 15:36 WIB

Muhammadiyah: Menebar Kebencian di Medsos Sama dengan Gibah

Senin , 02 Nov 2015, 15:30 WIB

PKS Kritisi Surat Edaran Kapolri

Senin , 02 Nov 2015, 13:50 WIB

'Tebar Kebencian di Medsos Termasuk Gibah'

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyampaikan sambutannya usai menandatangani nota kesepahaman terkait penegakan hukum pada Pilkada 2015 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (8/10).

Senin , 02 Nov 2015, 01:12 WIB

Kapolri: Surat Edaran Ujaran Kebencian Lindungi HAM

Ahad , 01 Nov 2015, 20:14 WIB

Kapolri: Surat Edaran Ujaran Kebencian Pedoman Polisi

Sejumlah pengendara motor melintasi jalan yang diselimuti kabut asap pekat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (27/10).

Selasa , 27 Oct 2015, 13:48 WIB

Fraksi PKS Siap Inisiasi Pembentukan Pansus Asap

PKS: Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara tak Elok Dilakukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Merespon rencana kenaikan tunjangan para pejabat negara, Presiden, anggota DPR, dan pejabat negara lainnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Jazuli Juwaini menilai hal itu tidak elok dan patut dilakukan. Apalagi bila berkaca pada kondisi perekonomian dalam negeri yang sedang terpuruk.PKS, kata Jazuli, memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan. Terlebih, lanjutnya, rencana tersebut telah didasarkan pada...

Jumat , 11 Sep 2015, 17:28 WIB