Pemerintah Diminta Terbitkan Produk Hukum Usai Batalkan Perda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk menerbitkan produk hukum setelah melakukan pembatalan pada sejumlah Peraturan Daerah (Perda). Hal ini untuk memberikan hak pada Pemerintah Daerah atau masyarakat luas untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada produk pemerintah yang telah membatalkan Perda. “Pemerintah semestinya juga menerbitkan produk hukum saat membatalakan Perda, bisa berupa Peraturan Presiden,” tutur Ketua Fraksi PPP di...