#gamawan-fauzi

Kamis , 06 Mar 2014, 04:50 WIB

Mendagri Usulkan PKK Jadi Organisasi Semi-Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dapat menjadi organisasi semi-pemerintah, karena telah aktif membantu program pemerintah."Saya akan segera mengajukan kepada Presiden...

Rabu , 05 Mar 2014, 17:52 WIB

RUU Pilkada Batal Diputus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) batal dibawa ke Rapat Paripurna pada Kamis (6/3) besok. Belum ada kesepakatan apakah pelaksanannya dilakukan secara langsung atau lewat DPRD kabupaten/kota. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya bersama Komisi II DPR RI telah membahas semua ketentuan RUU tersebut. Tinggal ambil keputusan bagaimana pelaksanaan pilkada secara langsung atau tidak, namun...

Selasa , 04 Mar 2014, 02:16 WIB

Pemerintah Tegas Hukum Pembakar Hutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sudah siapkan penegakan hukum terhadap...

Ahad , 02 Mar 2014, 20:50 WIB

Kemendagri Sebut Surat Jokowi untuk Konsolidasi Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemendagri mengklarifikasi surat izin Gubernur DKI...

Ahad , 02 Mar 2014, 15:35 WIB

Izin Cuti Ditolak Kemendagri, Ini Jawaban Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)...

Kamis , 27 Feb 2014, 04:59 WIB

Mendagri Sebut Pelantikan Wakil Wali Kota Surabaya Sudah Sah

Senin , 24 Feb 2014, 22:15 WIB

Kemendagri Cadangkan Jutaan Keping E-KTP

Ahad , 23 Feb 2014, 18:42 WIB

Mendagri Minta Kepala Daerah Hapus Loyalitas kepada Partai

Ahad , 23 Feb 2014, 18:20 WIB

Mendagri: Jangan Campur Kepentingan Pemerintah dan Partai

Kamis , 20 Feb 2014, 18:28 WIB

Mendagri Enggan Rekomendasikan Dana Saksi Partai

Kamis , 20 Feb 2014, 17:36 WIB

E-KTP Bisa Lacak Teroris dan Pencucian Uang

Senin , 17 Feb 2014, 20:17 WIB

Mendagri: Dana Linmas Tak Perlu Perpres

Jumat , 14 Feb 2014, 23:32 WIB

Mendagri Kembalikan Draf Usulan Mitra PPL Bawaslu

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Soekarwo (bawah) dan Saifullah Yusuf (atas) diambil sumpah dalam acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di Gedung DPRD Propinsi Jatim, Surabaya, Jatim, Rabu (12/2). (Antara/M Risyal Hidayat)

Rabu , 12 Feb 2014, 16:16 WIB

Ini Pesan Mendagri untuk Soekarwo-Saifullah Yusuf

Rabu , 12 Feb 2014, 15:45 WIB

Karsa dilantik, Ini Pesan Mendagri

Selasa , 11 Feb 2014, 19:21 WIB

Mendagri Berangkat Lantik Soekarwo-Saifullah Yusuf

Senin , 10 Feb 2014, 17:04 WIB

Mendagri: Pengurusan Administrasi Kependudukan Gratis

Wakil Kepala Daerah Diusulkan Lebih Dari Satu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengusulkan agar wakil kepala daerah lebih dari satu orang. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut.Dia mengatakan, kepala daerah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seperti bidang kesejahteraan masyarakat, hukum, dan ekonomi. Menurut dia, hal itu bisa diatur dengan kebutuhan daerah."Kalau penduduknya banyak, harus punya...

Kamis , 06 Feb 2014, 08:52 WIB

Mendagri Siap Digugat Khofifah

Kamis , 06 Feb 2014, 07:38 WIB

Soal Dana Saksi, Mendagri: Saya Masih Belum Putuskan

Rabu , 05 Feb 2014, 22:03 WIB

Mendagri Rekomendasikan Dana Saksi Batal

Selasa , 04 Feb 2014, 14:01 WIB

Khofifah Minta Pelantikan Karsa Ditunda

Senin , 03 Feb 2014, 18:34 WIB

Mendagri Anggap Saksi Parpol Dibiayai Negara Hal Wajar

Senin , 03 Feb 2014, 16:17 WIB

Mendagri: Pelantikan Gubernur Jatim Tak Bisa Ditunda

Kamis , 30 Jan 2014, 17:50 WIB

Gamawan: Usulan Dana Saksi Parpol Bukan dari Pemerintah

Senin , 27 Jan 2014, 17:57 WIB

Soal Dana Saksi dari Negara, Mendagri: Itu Usulan Bawaslu

Senin , 27 Jan 2014, 17:07 WIB

Kemendagri: Bila Parpol Tak Setuju Dana Saksi Parpol Bisa Dibatalkan

Sabtu , 18 Jan 2014, 00:14 WIB

Mendagri Diminta Segera Lantik Bupati Gunung Mas

Jumat , 17 Jan 2014, 18:39 WIB

Soal Izin Temu Atut, Mendagri Janji Bantu

Wagub Banten Rano Karno (kanan) memimpin pembacaan sumpah jabatan saat melantik pasangan walikota Tangerang Arief R Wismansyah (dua kiri) dan Syachrudin (kiri) di Gedung DPRD Kota Tangerang, Banten, Selasa (24/12). (Antara/Muhammad Iqbal)

Rabu , 15 Jan 2014, 18:38 WIB

Wali Kota Tangerang Surati Mendagri Soal Banjir

Ahad , 12 Jan 2014, 12:42 WIB

Mendagri: Belanja Pegawai Jangan Lebihi 50 Persen

Sabtu , 11 Jan 2014, 02:10 WIB

Mendagri Dijadwalkan Bertemu Rano Karno Bahas Banten

Jumat , 10 Jan 2014, 16:28 WIB

Mendagri: Perpres Miras Berikan Pemda Wewenang

Selasa , 31 Dec 2013, 17:09 WIB

Mendagri Mengaku Belum Terima Surat KPK Soal Penonaktifan Atut

KPK Pertanyakan Mendagri 'Ngotot'Lantik Penyuap Akil Mochtar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi akan tetap melantik Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih yang juga menjadi tersangka pemberi suap kepada Akil Mochtar, saat itu masih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dalam penanganan sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas di MK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan etika hukum dalam pelantikan tersebut. "Aturan hukum seseorang masih tersangka, dia (Hambit...

Sejumlah aktivis mahasiswa melakukan aksi damai memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (10/12).(Republika/Yasin Habibi)

Senin , 23 Dec 2013, 15:34 WIB