#garis-besar-haluan-negara

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva.

Jumat , 20 Aug 2021, 14:29 WIB

Hamdan Zoelva Yakin Amendemen UUD tak Hanya Soal PPHN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memastikan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 akan membutuhkan perubahan pada pasal lainnya, bukan hanya terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)....

Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA mengungkapkan bahwa wacana menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945 masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

Rabu , 11 Nov 2020, 15:16 WIB

Syarief Hasan Serap Aspirasi Akademisi Unhan Terkait GBHN

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA mengungkapkan bahwa wacana menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945 masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Dalam perjalanannya, isu luar biasa ini juga menuai pro dan kontra dengan berbagai argumentasi yang sama-sama kuat. "Ada sebagian masyarakat yang menginginkan munculnya GBHN tersebut, namun ada masyarakat yang tidak menginginkannya bahkan ada...

Ahad , 18 Aug 2019, 17:16 WIB

#garis-besar-haluan-negara

Hamdan Zoelva Yakin Amendemen UUD tak Hanya Soal PPHN

Syarief Hasan Serap Aspirasi Akademisi Unhan Terkait GBHN

Pengamat: PM Senior Singapura Belajar GBHN dari Indonesia

Habibie Usulkan GBHD Sebagai Cikal Bakal GBHN

Yusril: GBHN Bikin Presiden Jadi Sangat Nyaman

Ingin Terapkan Kembali GBHN? Ini Kendalanya