#gibran-komporin-pendukung

Capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, capres dam cawapres nimor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri-kanan) berswafoto dengan moderator usai sesi debat perdana Calon Presiden di Halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat capres perdana mengangkat tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, kerukunan masyarakat, dan pelayanan publik. Debat tersebut berlangsung selama 120 menit yang terdiri dari 6 segmen dan 18 pertanyaan yang dipandu oleh moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.

Kamis , 14 Dec 2023, 13:59 WIB

Dukungan Semangat Gibran Saat Debat yang Berujung Teguran dari KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dukungan semangat calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat debat capres berujung pada teguran dari KPU. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyatakan akan melayangkan...

Gestur capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) saling sanggah saat sesi debat perdana Calon Presiden di Halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat capres perdana mengangkat tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, kerukunan masyarakat, dan pelayanan publik. Debat tersebut berlangsung selama 120 menit yang terdiri dari 6 segmen dan 18 pertanyaan yang dipandu oleh moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.

Kamis , 14 Dec 2023, 05:37 WIB

KPU Segera Tegur TKN karena Gibran 'Ngomporin' Pendukung saat Debat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyatakan, pihaknya akan melayangkan teguran kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran karena cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka melanggar ketentuan saat gelaran debat capres perdana. Gibran diketahui 'ngomporin' pendukungnya untuk bersorak mendukung Prabowo Subianto yang sedang berdebat membelanya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Ini yang tidak boleh dan kita tegur," kata...

close ×