#grasi

Ahad , 27 Dec 2020, 12:31 WIB

AS Terus Beri Grasi Penjahat Perang di Irak, Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan ini mengumumkan gelombang pemberian grasi terbaru dari serangkaian pengampunan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun untuk penjahat perang yang dihukum karena...

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam

Rabu , 14 Oct 2020, 22:39 WIB

Komnas HAM Dorong Jokowi Berikan Grasi untuk Terpidana Mati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM RI mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi atau pengampunan untuk terpidana mati. Data hingga 15 Oktober 2019, ada 271 terpidana yang sedang menunggu hukuman mati. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Choirul Anam mengatakan para terpidana mati itu sudah bertahun-tahun menunggu eksekusi hukuman mati. "Bahkan ada yang masa tunggunya sudah lebih dari 20 tahun,"...

Selasa , 22 Sep 2020, 11:42 WIB

Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Bebas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan gubernur Riau Annas Maamun bebas. Terpidana...

Senin , 30 Mar 2020, 06:29 WIB

Cegah Corona di Lapas, Presiden Agar Beri Grasi dan Amnesti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Arsul...

Ahad , 29 Mar 2020, 10:40 WIB

Cegah Corona di Lapas, Anggota DPR Usul Amnesti Selektif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani...

Mantan gubernur Riau Annas Maamun (ilustrasi).

Ahad , 01 Dec 2019, 07:00 WIB

Perjalanan Kasus Annas Maamun

Jumat , 29 Nov 2019, 15:09 WIB

Kasus Suap Annas Maamun ke DPRD Riau Segera Disidangkan

SBY dan Jokowi dibandingkan soal pemberian grasi. Foto: Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Rabu , 27 Nov 2019, 13:59 WIB

Jokowi Dibandingkan dengan SBY Soal Pemberian Grasi

Rabu , 27 Nov 2019, 13:09 WIB

KPK Terkejut Jokowi Berikan Grasi kepada Annas Maamun

Mantan Gubernur Provinsi Riau, Annas Maamun.

Rabu , 27 Nov 2019, 13:05 WIB

Desmond Pertanyakan Pemberian Grasi Terhadap Annas Maamun

Mantan gubernur Riau Annas Mamun mendapat grasi dari Jokowi.

Selasa , 26 Nov 2019, 15:04 WIB

Jokowi Berikan Grasi Terpidana Korupsi Mantan Gubernur Riau

Pelecehan seksual terhadap anak (ilustrasi)

Sabtu , 20 Jul 2019, 04:52 WIB

Korban Pelecehan Seksual di JIS Ajukan Gugatan Perdata

Baiq Nuril (40) dan suami, Lalu Muhammad Isnaeni (40), yang divonis bersalah karena dianggap menyebarkan percakapan mesum Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram di rumahnya, di Perumahan BHP Telagawaru, Labuapi, Lombok Barat, NTB, Rabu (14/11)

Rabu , 21 Nov 2018, 04:37 WIB

Lima Alasan Mengapa Ibu Nuril Perlu Mendapatkan Amnesti

Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir saat tiba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Kamis (1/3).

Jumat , 02 Mar 2018, 14:26 WIB

Jokowi Belum Terima Surat Ba'asyir

Prajurit Babinsa TNI AD melintas di depan poster seruan?Jauhi Narkoba Demi Masa Depan Kita? di Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Kamis (22/10).

Selasa , 03 Nov 2015, 11:21 WIB

1.700 Pecandu Narkoba akan Mendapat Grasi

Mantan ketua KPK Antasari Azhar saat mendengarkan putusan sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Selasa (18/11). (Republika/ Tahta Aidilla)

Sabtu , 18 Jul 2015, 01:23 WIB

Menkumham: Presiden tak Langgar Konstitusi Beri Grasi Antasari Azhar

Selasa , 14 Jul 2015, 19:36 WIB

Kantor Staf Presiden Minta Jokowi tak Kabulkan Grasi Antasari

Presiden Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta (27/2). (Antara/Setpres-Rusman)

Pakar: Grasi Untuk Menggenapi Keadilan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia Patricia Rinwigati mengatakan grasi atau ampunan pada orang yang telah dijatuhi hukuman bermanfaat mengoreksi sistem peradilan yang mungkin menghasilkan putusan keliru."Grasi adalah koreksi untuk sistem peradilan mengingat tidak ada sistem peradilan yang sempurna di dunia. Kesalahan mungkin terjadi dan di situlah manfaat grasi," tutur Patricia dalam diskusi bertajuk " Penyiksaaan dan Peradilan Sesat Di...

Rabu , 11 Feb 2015, 07:52 WIB

Putusan Presiden Soal Hukuman Mati tak Bisa Diganggu

Jumat , 30 Jan 2015, 20:12 WIB

Ini Daftar Nama 11 Terpidana Mati Yang 'Ditolak' Jokowi

Rabu , 21 Jan 2015, 10:44 WIB

Pontianak Dukung Jokowi Tolak Grasi Terpidana Narkoba

Jumat , 09 Jan 2015, 21:01 WIB

Jika Grasi Ditolak, Eksekusi Mati Tetap Dilakukan

Selasa , 23 Dec 2014, 00:15 WIB

Hari Ibu, Jokowi Beri Grasi Pada Aktivis Perempuan

Petugas Bea Cukai memperlihatkan bungkusan narkoba di dinding tas koper milik warga negara Rusia, Aleksandra Magnaeva (tengah) di Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kamis (11/12).(Antara/Nyoman Budhiana)

Kamis , 18 Dec 2014, 12:18 WIB

Jokowi Tegaskan Lagi tak Ada Ampun Bagi Terpidana Kasus Narkoba

Rabu , 10 Dec 2014, 15:02 WIB

JK: Tolak Grasi Bukan Pelanggaran HAM

Rabu , 10 Dec 2014, 11:42 WIB

Aktivis PENA 98 Sambut Pembebasan Eva Bande di Hari Ibu

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj berpidato saat Halal Bihalal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Ahad (25/8).

Rabu , 10 Dec 2014, 09:00 WIB

NU Dukung Jokowi Tolak Grasi Pengedar Narkoba

Bandar narkoba yang ditangkap polisi beserta barang bukti.

Jumat , 28 Nov 2014, 22:31 WIB

Presiden Tolak Grasi Bandar Narkoba

Ahad , 09 Mar 2014, 07:29 WIB

Di Mana Corby Saat Ini?

Jumat , 07 Mar 2014, 14:20 WIB

Komersialkan Foto Corby, Dua Wartawan Australia Ditangkap

Rabu , 05 Mar 2014, 18:45 WIB

Pelanggaran Corby Masih Diselidiki

Selasa , 04 Mar 2014, 14:23 WIB

Menkumham Akan Evaluasi Pembebasan Bersyarat Corby

Rabu , 12 Feb 2014, 18:56 WIB

Pemberian Grasi Harus Diperketat

Selasa , 04 Jun 2013, 08:23 WIB

26 Narapidana Politik Tolak Grasi

Menkumham: Ada Aturan Jelas, Pengetatan Remisi Kini Sah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi memperketat pemberian hak remisi, asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana kasus terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya.Pengetatan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 November 2012 lalu. Menteri Hukum dan HAM...

Anggota DPR-RI Fraksi Hanura, Akbar Faisal.

Senin , 03 Dec 2012, 22:37 WIB