Djohermansyah Djohan. Mantan Dirjen Kemendagri akui Jakarta butuh UU baru tapi bukan melangkahi demokrasi.

'Jakarta Memang Butuh UU Baru, Tapi Bukan Langkahi Demokrasi'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Dirjen Kemendagri dan Pakar Otonomi Daerah, Prof Dr Djohermansyah Djohan, setuju DPR RI mengusulkan adanya undang-undang khusus untuk Jakarta. Karena menurut Djohermansyah, UU yang mengatur Jakarta sudah berubah. Dari semula sebagai ibu kota negara sekarang berubah menjadi daerah otonom karena ibu kota negara akan dipindahkan ke IKN Nusantara di Kalimantan.  “Undang-undang yang mengatur daerah khusus...

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi pejabat terkait meninjau kontruksi bangunan rusunami seusai peluncuran Program DP nol Rupiah SAMAWA Solusi Rumah Warga di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (12/10).

Anies Siapkan Sanksi Bagi Pengurus Rusun tak Taat Aturan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI akan memberikan sanksi kepada Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang tak mematuhi aturan. Khususnya terhadap Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik."Kami akan beri sanksi, jelas di dalam aturan itu. Pemprov DKI akan memberikan sanksi dan akan kami laksanakan," ujar Anies di kawasan Jakarta Selatan,...