#gubernur-jakarta-dipilih-rakyat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan dokumen pandangan dari pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (tengah), dan Rachmad Gobel (kedua kiri) saat rapat paripurna DPR ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Dalam rapat paripurna tersebut DPR mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang dengan demikian jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode, selain itu DPR juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai Undang-Undang sehingga Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara atau DKI.

Jumat , 29 Mar 2024, 12:59 WIB

RUU DKJ Sah Jadi Undang-Undang, Gubernur Tetap Dipilih Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) DKJ pada Kamis (28/3/2024). Beleid itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR...

Selasa , 05 Dec 2023, 16:25 WIB

PKB Minta Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Draft RUU Daerah Khusus Jakarta mengusulkan Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya ditunjuk presiden. Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Ibnu Multazam meminta, kepala daerah dan anggota DPRD tetap dipilih rakyat."Dalam pemerintahan Provinsi DKJ, kepala daerah dan anggota DPRD-nya hendaknya dipilih rakyat, sehingga demokrasi bisa berjalan dengan baik," kata Ibnu, Selasa (5/12).Ia menilai, kepala daerah seperti gubernur...

close ×