#gugatan-ppp

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (dua kanan) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin jalannya sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dismissal terhadap 207 perkara PHPU hasil Pileg 2024 pada 21-22 Mei 2024. Putusan dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk. Putusan ini akan menentukan perkara mana saja yang akan diteruskan ke tahap pembuktian. MK menargetkan akan memutus perkara sengketa hasil Pileg 2024 paling lambat pada 10 Juni 2024. Hal itu sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 1 Tahun 2024.

Rabu , 22 May 2024, 12:40 WIB

MK tidak Terima Gugatan Pileg PPP Dapil Papua Pegunungan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg 2024 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan. Permohonan tersebut...

Rabu , 22 May 2024, 05:55 WIB

KPU: Upaya PPP Masuk Senayan Gagal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menilai upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencapai ambang batas parlemen yang sebesar empat persen agar bisa masuk Senayan tidak dapat tercapai. Menurut dia, itu merupakan konsekuensi dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak dapat menerima sejumlah permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang diajukan oleh partai tersebut.“Konsekuensinya, ikhtiar dari PPP...

Senin , 29 Apr 2024, 21:20 WIB

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta dukungan Partai...

Selasa , 16 Apr 2024, 07:35 WIB

Arsul Sani Diminta tak Pengaruhi Gugatan PPP ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic...

close ×