
Jumat , 14 Jun 2019, 23:17 WIB
BPN Bersyukur Perbaikan Permohonan Gugatan Diterima MK

Jumat , 14 Jun 2019, 23:07 WIB
KPU Tepis Tuduhan Penggelembungan Suara Pakai IT

Jumat , 14 Jun 2019, 21:55 WIB
Petitum ke MK Bertambah, Ini Penjelasan Sandiaga

Jumat , 14 Jun 2019, 21:20 WIB
Sandiaga Apresiasi Pernyataan Ketua MK

Jumat , 14 Jun 2019, 20:35 WIB
Menkominfo: Tidak Ada Pembatasan Akses Medsos Saat Sidang MK

Jumat , 14 Jun 2019, 20:31 WIB
Massa Aksi Kedaulatan Rakyat Membubarkan Diri Usai Maghrib

Jumat , 14 Jun 2019, 20:09 WIB
KPU: Banyak Hal Baru dalam Substansi Gugatan Prabowo-Sandi

Jumat , 14 Jun 2019, 20:04 WIB
Ketua MK: Kami tidak Tunduk kepada Siapa Pun

Jumat , 14 Jun 2019, 19:38 WIB
Prabowo Perbaiki Permohonan, MK Tentukan Sikap Lewat Putusan

Jumat , 14 Jun 2019, 19:35 WIB
KPU Pertanyakan Dasar Klaim 52 Persen Raihan Suara 02

Jumat , 14 Jun 2019, 19:28 WIB
Tim Hukum Prabowo-Sandi Klaim Berhasil Kombinasikan Bukti

Jumat , 14 Jun 2019, 19:14 WIB
KPU Nilai MK tak Adil dalam Merespons Perbaikan Petitum 02

Yusril Menyoal Respons Hakim MK Atas Perbaikan Permohonan 02
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin sempat mempersoalkan kebijakan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam merespons revisi permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi dan memundurkan jadwal sidang yang sedianya pada Senin, (17/6) menjadi Selasa (18/6). Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya ingin meluruskan hukum acara sesuai Undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). "Tapi rupanya dalam persidangan ini majelis...

Jumat , 14 Jun 2019, 17:11 WIB
Tim Hukum Prabowo-Sandi Menyoal Kedekatan BG dan Megawati

Jumat , 14 Jun 2019, 17:06 WIB
Putusan Mahkamah di Empat Negara Jadi Rujukan Tim Hukum 02

Jumat , 14 Jun 2019, 16:38 WIB
Ajakan Berbaju Putih ke TPS Jadi Salah Satu Pokok Gugatan 02

Jumat , 14 Jun 2019, 00:04 WIB
Yusril Fokus ke Gugatan Awal Tim Hukum Prabowo-Sandi

Kamis , 13 Jun 2019, 19:15 WIB
Yusril Siap Jawab Dalil Permohonan Kubu 02

Kamis , 13 Jun 2019, 19:11 WIB
MK Verifikasi Berlapis Alat Bukti Sengketa Pilpres

Kamis , 13 Jun 2019, 17:29 WIB
Dana Kampanye Jokowi-Maruf yang Digugat Kubu 02 ke MK

Kamis , 13 Jun 2019, 15:33 WIB
Wiranto Apresiasi Prabowo Imbau Pendukungnya tak Demo di MK

Kamis , 13 Jun 2019, 14:24 WIB
Dana Kampanye Jokowi-Maruf Disoal Tim Hukum 02, Ini Kata KPU

Kamis , 13 Jun 2019, 14:06 WIB
TKN: Pernyataan Tim Hukum 02 Soal Dana Kampanye Menyesatkan

Kamis , 13 Jun 2019, 13:54 WIB
Tim Hukum 02 Persoalkan Dana Kampanye Jokowi-Maruf

Kamis , 13 Jun 2019, 05:45 WIB
Ketua MK: Sengketa Pilpres Bisa Diputuskan Sebelum 28 Juni

BPN Minta Massa 02 Patuhi Imbauan tak Demo di MK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengimbau massa pendukungnya agar mematuhi imbauan Prabowo agar tak datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang awal putusan sengketa pilpres, 14 Juni 2019. Imbauan dikeluarkan demi menjaga kondusivitas."Yang jelas Pak Prabowo sudah mengimbau pada para pendukungnya yang masih menganggap Pak Prabowo dan Mas Sandi sebagai ini, tolong...

Selasa , 11 Jun 2019, 16:25 WIB
Buya Syafii Minta tak Ada Demo Sidang Gugatan Pilpres di MK

Selasa , 11 Jun 2019, 15:07 WIB
MK Registrasi Gugatan Paslon Prabowo-Sandi
![[ilustrasi] Sejumlah anggota Marinir melakukan penjagaan di depan gedung Mahkamah Konstitusi di kawasan Abdul Muis, Jakarta, Jumat (24/5/2019).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/190525144628-291.jpg)
Selasa , 11 Jun 2019, 14:23 WIB
MK Batasi Pengunjung Sidang Gugatan Hasil Pilpres

Selasa , 11 Jun 2019, 14:10 WIB
Tim Hukum 02: Status Maruf Amin Persoalan Prinsipil

Selasa , 11 Jun 2019, 13:48 WIB
Datangi MK, Tim Hukum 02 Lengkapi Berkas

Selasa , 11 Jun 2019, 13:34 WIB
KPU Nilai Maruf Amin tak Langgar Aturan Soal Jabatan

Selasa , 11 Jun 2019, 12:56 WIB
TKN Jelaskan Posisi Maruf di Bank yang Disoal Tim Hukum 02

Kamis , 06 Jun 2019, 19:52 WIB
Belum akan Bertemu Jokowi, BPN: Prabowo Masih Fokus ke MK
![[ilustrasi] Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto bersama Penanggung Jawab Tim Hukum BPN Hashim Djojohadikusumo menyerahkan berkas permohonan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/0.00857500-1558716688-830-556.jpeg)
Kamis , 30 May 2019, 00:58 WIB