#gugatan-uu-pemilu

Hakim Konstitusi Suhartoyo (kanan) bersiap membacakan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/11/2023). Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi ketua MK menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan ketua oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena terbukti melanggar etik berat.

Rabu , 29 Nov 2023, 16:58 WIB

Tanpa Anwar Usman, MK Tolak Gugatan Syarat Usia Capres-Cawapres yang Loloskan Gibran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak pengujian syarat usia capres-cawapres dalam perkara 141/PUU-XXI/2023 pada Rabu (29/11/2023). Putusan ini diketok tanpa keterlibatan mantan ketua MK Anwar Usman yang...

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Doli mengingatkan adanya potensi sengketa pemilu terus digugat ke pengadilan. (ilustrasi)

Senin , 03 Apr 2023, 22:44 WIB

Komisi II Ingatkan Potensi Sengketa Pemilu Terus Digugat ke Pengadilan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR mengkritisi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023. Putusan tersebut diketahui mengabulkan laporan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung, putusan Bawaslu tersebut berpotensi menimbulkan sengkarut dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sebab, laporan ke Bawaslu oleh...

Kamis , 16 Mar 2023, 18:10 WIB

Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas dan 5 Syaratnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip...

Kamis , 16 Mar 2023, 13:39 WIB

Perludem: Perbaikan Sistem tak Bisa Dilakukan Jika MK Putuskan Proporsional Tertutup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)...

Kamis , 09 Feb 2023, 22:39 WIB

Sidang Gugatan UU Pemilu, Penggugat: Pemilih itu Rakyat Bukan Parpol!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil...

Hakim Konstitusi Suhartoyo (kiri) dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (kanan) menghadiri sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Rabu (31/8/2022). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan permohonan dari pemohon Ketua Umum PSI Giring Ganesha Djumaryo dan Sekjen PSI Dea Tunggaesti.

Rabu , 31 Aug 2022, 21:16 WIB

MK Tolak Permohonan PSI yang Diwakili Giring

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri) hadir secara daring saat sidang perdana permohonan judicial review presidential threshold di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Sidang perdana atas permohonan yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu beragenda pemeriksaan pendahuluan atas permohonan uji materi.

Selasa , 26 Jul 2022, 18:07 WIB

PKS Ungkap Pembeda Gugatan PT 20 Persen ke MK

Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Senin , 11 Jul 2022, 03:45 WIB

Partai Garuda Gugat UU Pemilu Soal Menteri Maju Capres

Ilustrasi. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan kedudukan hukum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) selaku pemohon pada uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kamis , 24 Mar 2022, 18:16 WIB

Gugat UU Pemilu, Kedudukan Hukum Partai Gelora Dipertanyakan MK

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK Anwar Usman (kiri) dan Suhartoyo (kanan) memimpin sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/10).

Selasa , 24 Oct 2017, 19:56 WIB

Pakar: Pasal 222 UU Pemilu Menguntungkan Capres Pejawat

Sabtu , 14 Oct 2017, 06:30 WIB

Gerindra Harap Putusan MK Penuhi Rasa Keadilan Berdemokrasi

Sabtu , 07 Oct 2017, 12:00 WIB

Pakar: PT Belum Tentu Hilangkan Politik Transaksional

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berbicara sebagai ahli dalam sidang lanjutan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/9).

Sabtu , 07 Oct 2017, 11:40 WIB

Pengamat: Hak Pilih Beda dengan Hak Kebendaan

Kamis , 05 Oct 2017, 16:19 WIB

Effendi: Presidential Threshold Rugikan Hak Politik Rakyat

Politikus PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy.

Kamis , 05 Oct 2017, 15:41 WIB

Lukman: Gugatan Presidential Threshold tak Substansial

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lukman Edy

Kamis , 05 Oct 2017, 15:09 WIB

Lukman: UU Pemilu tak Batasi Rhoma Irama Diusung Jadi Capres

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilihan Umum (Pemilu), Lukman Edy

Kamis , 05 Oct 2017, 14:48 WIB

DPR: Presidential Threshold tak Langgar Asas Moralitas

UU Pemilu Disahkan, Mahfud MD: Tinggal Bersikap Suportif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak menggugat Undang-Undang (UU) Pemilu yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), 16 Agustus lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut, masyarakat tinggal bersikap suportif terkait keputusan MK nantinya. "UU Pemilu sudah diteken, berarti semua yang ingin menggungat, tinggal menggugat dan tinggal bersikap suportif," kata Mahfud usai mengisi Diskusi Forum Merdeka Barat 9 "Upaya...