Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengikuti Aksi Kamisan ke-805 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Pakar: Hak Angket Pemilu tak Perlu Tunggu Pengumuman Hasil Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 50 tokoh masyarakat mendesak ketua umum lima partai politik (parpol) untuk segera melakukan hak angket Pemilu 2024 di DPR RI. Hak konstitusional tersebut bisa diajukan tanpa perlu menunggu pengumuman hasil pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan paling lambat 20 Maret 2024. "Enggak perlu nunggu tanggal 20 Maret karena kan hak angket bukan...

Anggota DPR mengikuti rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Rapat yang beragendakan pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 tersebut di warnai sejumlah Iterupusi yang menyinggung hak angket serta kenaikan harga beras.

Alasan Fraksi PKS Usulkan Hak Angket: Pemilu adalah Momen Krusial Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Usulan tersebut disampaikan dalam interupsi saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024. Anggota DPR Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, mengatakan, hak angket dapat menjadi media bagi parlemen untuk mengklarifikasi adanya indikasi kecurangan...