Kamis , 22 Dec 2022, 15:03 WIB

Komnas HAM: Revisi KUHAP untuk Sinkronisasi Hak Korban

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perlu ada pembaharuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Komnas HAM menyoal sinkronisasi aturan hingga bisa berada...

Rabu , 16 Dec 2015, 16:42 WIB

Pemda Dinilai Kurang Akomodasi Hak Korban Kekerasan

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai masih banyak pemerintahan daerah (pemda) yang belum memprioritaskan hak-hak korban kejahatan dalam sederet program di daerah. Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai memperkirakan rata-rata 500 ribu peristiwa pidana terjadi di Indonesia."Korban-korban kekerasan banyak tersebar di daerah dan memenuhi hak-hak mereka sesungguhnya adalah kewajiban," kata Abdul Haris di Denpasar, Rabu (16/12).Abdul...