#hak-menyatakan-pendapat

Orang tua saat akan menjemput anaknya yang ditahan karena terlibat aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10). Polda Metro Jaya mengamankan 561 demonstran yang didominasi oleh remaja berstatus pelajar yang diduga terlibat kerusuhan saat aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Kamis , 15 Oct 2020, 17:11 WIB

KPAI: Pemerintah Perlu Edukasi Hak Anak dalam Berpendapat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan pemerintah daerah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi tentang hak anak dalam menyuarakan pendapat. Hal ini terkait dengan banyaknya...

Kamis , 09 Jun 2016, 07:48 WIB

14 Anggota F-Gerindra Setuju Makzulkan Ahok, Anggota Ini Tegas Menolak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Aristo Purboadji Pariadji, secara terbuka menolak upaya pemakzulan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).Aristo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, menyatakan secara tegas menolak menandatangani edaran HMP karena itu tidak tepat, bahkan alasannya tidak kuat dan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi seperti yang diusung...

Jumat , 12 Jun 2015, 12:52 WIB

Lulung: Secara Kelembagaan Ahok tak Diterima DPRD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana...

Rabu , 03 Jun 2015, 17:17 WIB

Dua Fraksi tak Lanjutkan HMP Ahok

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan...

Senin , 20 Apr 2015, 19:29 WIB

DPRD Terbelah Soal Hak Menyatakan Pendapat ke Ahok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah fraksi DPRD DKI berbeda pandangan...

Rabu , 15 Apr 2015, 01:22 WIB

Ahok Sebut Haji Lulung dan Taufik yang Ngotot Ajukan HMP

Sabtu , 11 Apr 2015, 17:13 WIB

Hak Menyatakan Pendapat ke Ahok, PKB Tunggu Perintah Pusat

Sabtu , 11 Apr 2015, 13:33 WIB

Hak Menyatakan Pendapat ke Ahok, PKS Tunggu Keputusan Bersama

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rabu , 08 Apr 2015, 20:02 WIB

Ahok tak Keberatan Hak Menyatakan Pendapat DPRD DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2).

Rabu , 08 Apr 2015, 16:00 WIB

33 Anggota DPRD DKI Setuju Hak Menyatakan Pendapat

Selasa , 07 Apr 2015, 19:26 WIB

NasDem Tolak Hak Menyatakan Pendapat ke Ahok

Selasa , 07 Apr 2015, 01:31 WIB

Lulung Dukung Hak Menyatakan Pendapat

Senin , 06 Apr 2015, 22:33 WIB

DPRD DKI Siap Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Anggota tim sukses Jokowi-JK Abdul Kadir Karding dalam diskusi polemik di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/5).

Rabu , 26 Nov 2014, 19:21 WIB

PKB Setuju Libatkan DPD Dalam Revisi UU MD3

Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama veteran perang laut aru melakukan tabur bunga ke laut dari buritan kapal KRI 593 Banda Aceh, Jakarta, Senin (10/11).(Antara/Muhammad Adimaja)

Jumat , 21 Nov 2014, 15:39 WIB

Ketua MPR: Soal Interpelasi Pemerintah Tak Perlu Khawatir

Rabu , 19 Nov 2014, 13:50 WIB

KMP: Hak Interpelasi Dihapus, Apa Alasannya?

Senin , 17 Nov 2014, 17:54 WIB

NasDem Tetap Tolak Pembagian Posisi Pimpinan AKD DPR

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (kanan) memberikan palu kepada Ketua komisi I, Mahfudz Siddiq (kedua kanan) didampingi wakil ketua, Tantowi Yahya (kiri) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/10). (Republika/Agung Supriyanto)

Revisi UU MD3 Dilakukan Setelah KIH Serahkan Daftar Anggota Fraksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan revisi UU MPR DPR DPD dan DPRD (MD3) akan dilakukan setelah fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyerahkan daftar anggota fraksi. Ia mengatakan sebelum revisi dilakukan fraksi KIH harus menjadi anggota Badan Legislatif (Baleg) terlebih dahulu. "Kalau KIH masukkan nama setelah revisi UU MD3 susah, harus jadi anggota baleg dulu,...

Senin , 17 Nov 2014, 15:54 WIB

KMP-KIH Yakin Revisi UU MD3 Kelar Sebelum 5 Desember

Senin , 17 Nov 2014, 15:52 WIB

Setelah KIH-KMP Damai, DPR Segera Bentuk Baleg

Politikus PDIP Pramono Anung (kedua kiri) bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (kedua kanan) usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Hatta Rajasa, Jakarta, Rabu (12/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 17 Nov 2014, 15:43 WIB

Sembilan Fraksi di DPR Tindak Lanjuti Kesepakatan Islah KIH-KMP

Senin , 17 Nov 2014, 15:16 WIB

Golkar: KMP Tetap Oposisi

Senin , 17 Nov 2014, 14:03 WIB

Penandatanganan Kesepakatan KIH-KMP Disaksikan Pimpinan AKD

Senin , 17 Nov 2014, 13:43 WIB

Pimpinan DPR, KIH dan KMP Satu Meja Makan

Senin , 17 Nov 2014, 13:09 WIB

Pramono Beberkan Isi Lima Kesepakatan KMP dan KIH

Ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan . (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 17 Nov 2014, 12:28 WIB

Ketua MPR: Tak Ada Lagi DPR A, DPR B

Senin , 17 Nov 2014, 12:05 WIB

Fadli Zon: Usulan KIH Soal Revisi UU MD3 tak Hilangkan Hak Anggota Dewan

Senin , 17 Nov 2014, 11:28 WIB

Ketua MPR: Hak DPR Milik Anggota, Bukan Komisi

Politikus PDIP Pramono Anung bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Hatta Rajasa, Jakarta, Rabu (12/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Sabtu , 15 Nov 2014, 06:41 WIB

Sikapi UU MD3, KMP Akan Berunding Lagi Dengan KIH

Sabtu , 15 Nov 2014, 06:41 WIB

KMP Tolak Usul KIH

Fahri Hamzah memberikan klarifikasi terkait kicauannya di Twitter yang dianggap menghina capres Jokowi di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).

Sabtu , 15 Nov 2014, 06:26 WIB

Fahri Hamzah Tuding Ada 'Titipan' Dibalik Kisruh UU MD3

Sabtu , 15 Nov 2014, 02:02 WIB

Keinginan Revisi Hak Berpendapat DPR, Bentuk Otoritarian Lunak?

Sabtu , 15 Nov 2014, 01:56 WIB

KIH Dinilai Ingin Goyang Pemerintahan Jokowi

Sabtu , 15 Nov 2014, 00:15 WIB

Permintaan KIH Ditolak

Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham (tengah) didampingi Ketua Fraksi Setya Novanto (kanan) dan Wakil Bendahara Umum Bambang Soesatyo (kiri)

Gara-Gara KIH, Muncul Perdebatan Tajam di KMP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP), Idrus Marham mengakui adanya perdebatan tajam dalam terkait usulan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Karena, ada pihak yang belum menyetujui usulan merevisi sejumlah pasal di UU MD3. Meski pun ada juga yang tidak mempermasalahkan permintaan itu. "Dalam rapat itu, ada perdebatan yang sangat tajam," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/11). Idrus menjelaskan,...

Dua kubu di DPR, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sepakat berdamai dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Jumat , 14 Nov 2014, 18:45 WIB