Advertisement
#harta-tak-wajar-pejabat
Selasa , 13 Jun 2023, 18:21 WIB
KPK tak Tutup Kemungkinan Naikkan Status Klarifikasi LHKPN Pj Bupati Bombana ke Penyidikan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan hasil klarifikasi laporan kekayaan Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Burhanuddin ke tahap penyidikan. Upaya ini dapat dilakukan jika KPK...
Jumat , 19 May 2023, 19:43 WIB
KPK Akui Sekarang Manfaatkan LHKPN untuk Bangun Suatu Penyidikan Kasus Korupsi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kini telah memanfaatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan kekayaan milik para pejabat ini digunakan sebagai salah satu sarana untuk membangun penyidikan kasus dugaan korupsi. "Sekarang LHKPN menjadi salah satu sarana KPK membangun sebuah case (kasus). Apalagi kemudian kalau juga didukung oleh informasi masyarakat," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Jakarta,...
Rabu , 08 Mar 2023, 19:01 WIB
KPK Nilai LHKPN Eko Darmanto di Luar Kewajaran karena Punya Utang Rp 9 Miliar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, berdasarkan hasil...
Selasa , 07 Mar 2023, 19:49 WIB
Bantah Punya Pesawat Cessna, Eko Darmanto: Itu Milik FASI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Foto mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta,...
Selasa , 07 Mar 2023, 18:15 WIB
Buntut Kasus Rafael dan Eko Darmanto, 69 Pegawai Kemenkeu Masuk Daftar Harta tak Wajar
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Iit Septyaningsih, Flori Sidebang, Dadang Kurnia, Fauziah...