Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menaiki panggung saat perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Dalam HUT ke-52 PDI Perjuangan yang mengangkat tema Satyam Eva Jayate dengan sub tema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam tersebut dihadiri oleh sejumlah elite partai PDIP seperti Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey hingga Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKJ Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. Perayaan HUT tersebut digelar dengan memotong tumpeng dan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam pidatonya, Megawati menyoroti Indonesia yang tak kunjung menjadi negara maju dan mencontoh negara China.

Hasto Kristiyanto Resmi Ajukan Praperadilan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Permohonan tersebut terkait dengan status hukumnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, permohonan praperadilan tersebut diajukan pada Jumat (10/1/2025). “PN Jakarta Selatan telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristiyanto atas...

Ketua KPK Setyo Budiyanto (kiri) bersiap memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024). Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyuapan dan perintangan penyidikan dalam kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang dilakukan tersangka Harun Masiku.

Anggota DPR Nilai KPK Lunasi Utang Perkara Lewat Penetapan Status Tersangka Hasto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan status tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dinilai sebagai upaya KPK melunasi utang perkara komisioner periode terdahulu. Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan bahwa, prosesnya hukum kasus yang menjerat Hasto berlangsung lama yang mengakibatkan perkara itu akhirnya berlarut-larut. "Kalau menuntaskan OTT itu gampang, dibuktikan siapa pemberi, siapa penerima, siapa yang perintah. Seharusnya sudah...