Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron

Anggota DPR Sarankan Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyarankan pemerintah agar duduk bersama DPR terlebih dahulu dalam membahas wacana pemindahan Ibu Kota. Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah membuat jajak pendapat kepada masyarakat. Herman mengatakan, pemindahan Ibu Kota memerlukan revisi Undang-Undang yang memerlukan kesetujuan DPR. Prosesnya juga harus terbuka kepada publik karena akan bersinggungan dengan pelayanan publik...

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Nasdem dan Hanura Belum Tanda Tangan Pansus Bencana Asap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron berharap rapat paripurna DPR pada Jumat (30/10) dapat menetapkan Pansus Bencana Kabut Asap. "Pengusul pembentukan Pansus Bencana Kabut Asap umumnya dari Komisi IV DPR. Pimpinan Komisi IV sudah bertemu dengan pimpinan DPRRI, Rabu (28/19), untuk menyampaikan usulan pembentukan Pansus," kata Herman Khaeron di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (29/10). Menurut Herman,...

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron saat memberikan keterangan pers terkait kabut asap di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Selasa , 20 Oct 2015, 15:35 WIB

Impor Beras Boleh, asal...

  Pedagang berada di toko agen beras di Jakarta Selatan, Ahad (22/3).

Jumat , 27 Mar 2015, 23:14 WIB

DPR: Tidak Ada Kartel atau Mafia Beras

Herman Khaeron

Selasa , 25 Nov 2014, 16:53 WIB

Legislator critisizes cabinet secretary's letter

Cagub Jabar Dede Yusuf bersama Lex Laksamana

Ahad , 20 Jan 2013, 00:24 WIB

Demokrat Kerja Keras di Pilkada Jabar

Logo Halal

Rabu , 17 Oct 2012, 07:23 WIB

Bakal UU Pangan tanpa Terminologi 'Halal'

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Rabu , 17 Oct 2012, 07:11 WIB

Jawaban atas Peringatan SBY Ada di UU Pangan

Petani kentang saat berdemonstrasi karena harga kentang anjlok akibat membanjirnya kentang impor.

Selasa , 11 Oct 2011, 20:08 WIB

Tahun Depan, Impor Pertanian Wajib Izin DPR