#hti-dibubarkan

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Kuasa Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra

Ahad , 17 Feb 2019, 15:47 WIB

Kasasi HTI Ditolak, Yusril: Putusan MA Wajib Dihormati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi menjadi organisasi massa terlarang di Indonesia. Menanggapi ini, kuasa hukum HTI, Yusril...

Rabu , 09 May 2018, 12:50 WIB

Dewan Dakwah Sesalkan Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Mohammad Siddik menyesalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia juga menyesalkan cara pemerintah yang dinilainya tidak menyantuni dan merangkul masyarakat."Dewan Dakwah memang tidak sepaham dengan HTI. Namun, kita menyesalkan cara pemerintah yang membubarkan HTI. Hal itu tidak sesuai dengan undang-undang," kata...

Selasa , 08 May 2018, 05:19 WIB

'Menyelamatkan' Eks Anggota HTI

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ali Mansur, Fauziah MursidJAKARTA -- Sekretaris Jenderal...

Selasa , 08 May 2018, 00:16 WIB

Waketum MUI: Hormati Putusan PTUN terkait HTI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)...

Senin , 07 May 2018, 10:07 WIB

Simpatisan HTI Tertib Baca Alquran di PTUN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan simpatisan eks perkumpulan Hizbut Tahrir...

Ilustrasi persidangan eks Hizbut Tahrir Indonesia

Senin , 07 May 2018, 09:59 WIB

PTUN Siapkan Layar Besar Jelang Sidang Putusan HTI

[Ilustrasi] Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Senin , 07 May 2018, 09:39 WIB

Ribuan Personel Gabungan Jaga Pembacaan Putusan Gugatan HTI

Senin , 07 May 2018, 09:32 WIB

Juru Bicara Eks HTI Imbau Pendukung Tertib

Sidang di PTUN terkait pembubaran HTI (ilustrasi)

Kamis , 11 Jan 2018, 19:27 WIB

Sidang PTUN, Kemenkumham: Bukti Tertulis HTI tidak Nyambung

Juru bicara HTI Ismail Yusanto (kiri), didampingi Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra saat menghadiri sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8).

Rabu , 04 Oct 2017, 14:35 WIB

Bahas Perppu Ormas, DPR akan Undang Mantan Pimpinan HTI

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Anggota MK lainnya memimpin jalannya sidang lanjutan Perppu Ormas di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/10).

Senin , 02 Oct 2017, 23:15 WIB

Guru Besar: Ketentuan Pidana di Perppu Ormas Perlu Dikritisi

Suasana sidang lanjutan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2107 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/9).

Senin , 02 Oct 2017, 22:29 WIB

Guru Besar: Perppu Ormas Bisa Timbulkan Tindakan Represif

Kamis , 14 Sep 2017, 18:31 WIB

Perppu Ormas Dinilai Sah karena Hal Ini

Jumat , 08 Sep 2017, 15:06 WIB

Hanura: Pembubaran Ormas Harus Tetap Melalui Pengadilan

Jumat , 08 Sep 2017, 14:04 WIB

PPP: Kader Akar Rumput Menolak Perppu Ormas

Kamis , 07 Sep 2017, 05:18 WIB

Video HTI Dinilai Lemahkan Opini Penerbitan Perppu Ormas

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berbicara sebagai ahli dalam sidang lanjutan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/9).

Kamis , 07 Sep 2017, 00:10 WIB

Pakar Pertanyakan Peristiwa Genting Pemicu Perppu Ormas

Yusril: Para Pihak Penolak Perppu Ormas Rapatkan Barisan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajak organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk merapatkan barisan dalam mengajukan judicial review di MK. "Saya sarankan, mumpung HTI sudah maju, yang lain-lain maju saja. Jadi lebih mempercepat proses, kalau maju sendiri-sendiri kapan selesainya, padahal yang diuji sama aja, jadi cobalah...

Pengunjuk rasa dari sejumlah ormas Islam melakukan aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/7). Aksi itu untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas.

Jumat , 18 Aug 2017, 20:19 WIB

Aksi Penolakan Perppu Ormas Kembali Digelar di Medan

Wakil Ketua MK Anwar Usman (tengah0, didampingi anggota MK Suhartoyo (kiri), dan I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang sidang uji materi Perppu Ormas di Gedung MK, Senin (7/8).

Kamis , 10 Aug 2017, 21:39 WIB

PP Muhammadiyah Bersikap Tegas Soal Perppu Ormas

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kamis , 10 Aug 2017, 08:36 WIB

Mendagri: Ada Ormas Lain yang akan Dibubarkan Selain HTI

Rabu , 09 Aug 2017, 14:52 WIB

ACTA Juga Gugat Perppu Ormas

Senin , 07 Aug 2017, 15:08 WIB

In Picture: MK Kembali Gelar Sidang Uji Materi Perppu Ormas

Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra

Senin , 07 Aug 2017, 13:28 WIB

Ini Perbaikan-Perbaikan Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Senin , 07 Aug 2017, 11:00 WIB

Yusril Yakin Permohonan Uji Materi Perppu Ormas Lebih Tajam

Senin , 07 Aug 2017, 10:12 WIB

Yusril: Saya Hanya Senyum Lihat Fotokopi Pencabutan HTI

Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly mendengarkan pertanyaan anggota Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan Jakarta, Rabu (12/7).

Jumat , 04 Aug 2017, 05:34 WIB

Menkumham Belum Ada Rencana Bubarkan Ormas Lain Setelah HTI

Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra bersama Jubir HTI Ismail Yusanto mengikuti sidang perdana permohonan uji meteri Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/7).

Kamis , 03 Aug 2017, 12:02 WIB

Yusril Sesalkan SK Pembubaran HTI tak Kunjung Diserahkan

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Raden Argo Prabowo Yuwono

Kamis , 03 Aug 2017, 09:48 WIB

Soal Perppu Ormas, Ini Peran Polisi

Selasa , 01 Aug 2017, 15:26 WIB

HTI Yakin Perppu Ormas akan Dibatalkan MK

Jumat , 28 Jul 2017, 12:07 WIB

Polisi Antisipasi Atribut HTI Berkibar di Aksi 287

Jumat , 28 Jul 2017, 10:30 WIB

Anggaran Pramuka Ditunda Menpora, PKS: Itu Berlebihan

Jumat , 28 Jul 2017, 08:19 WIB

Polda Metro Jaya Alihkan Arus Kendaraan Antisipasi Aksi 287

Kamis , 27 Jul 2017, 15:10 WIB

Usai Reses, DPR akan Putuskan Kelayakan Perppu Ormas Jadi UU

Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault saat memberikan keterangan pers di Kantor Kwarnas Gerakan Pramuka, Jakarta, Rabu (29/3).

Pembekuan Anggaran Pramuka Dikritik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pendidikan, Doni Koesoemaena mengkritisi pembekuan anggaran pramuka senilai Rp 10 miliar oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Dia menilai tindakan Kemenpora berlebihan berdampak buruk bagi dunia pendidkan Pramuka. Padahal pembekuan itu didasarkan oleh dugaan pada individu, Ketua Kwarnas Pramuka, Adhyaksa Dault. Kemenpora menanggap, Adhyaksa Dault terindikasi beraliansi pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia...

Kamis , 27 Jul 2017, 07:19 WIB