'Hukum Adat atas Aset Tanah Harus Dikuatkan Perda'

REPUBLIKA.CO.ID, BITUNG -- Masyarakat tidak bisa sembarangan menerapkan aset tanah berdasarkan hukum adat atau hak ulayat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya akan memproses legalisasi atau sertifikasi atas klaim itu jika hukum adatnya dikuatkan lewat peraturan daerah (perda)."Hukum adat itu bisa hanya di mulut atau di awang-awang. Tanpa perda tidak bisa diakui secara hukum," kata Kepala BPN, Hendarman Supandji, di...