#hukum-pidana

Palu hakim (Ilustrasi). Perlu langkah pembaruan KUHAP.

Senin , 24 Mar 2025, 22:02 WIB

RUU KUHAP dan Urgensi Modernisasi Hukum Acara Pidana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pada Jumat 21 Maret 2025 lalu, naskah RUU KUHAP akhirnya dirilis secara resmi oleh Pimpinan Komisi 3 DPR, setelah banyak simpang siur mengenai draf RUU KUHAP yang beredar...

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyampaikan paparan dalam diskusi OTW 2024 di Jakarta, Selasa (17/10/2023). Diskusi mengangkat tema Menakar Pilpres Pasca Putusan MK yang mengabulkan uji materi yang menyatakan batas minimal usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupin kabupaten/kota.

Kamis , 28 Dec 2023, 19:00 WIB

Yusril: Putusan MK Nomor 90/2023 tidak Melanggar Norma Etik Hukum

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 tidak melanggar norma etik hukum. Menurutnya, ada perbedaan mendasar antara pelanggaran norma etik dengan pelanggaran norma tentang perilaku atau code of conduct. Sebelumnya, Yusril memberikan klarifikasi terkait perdebatan hukum yang beredar di masyarakat, soal norma...

Ahad , 10 Dec 2023, 19:17 WIB

Bea Cukai Sita 14.982 Batang Rokok Ilegal di Perbatasan RI-Malaysia

REPUBLIKA.CO.ID, KAPUAS HULU -- Bea Cukai Nanga Badau Kabupaten...

Kamis , 10 Aug 2023, 23:57 WIB

Masa Peralihan KUHP Nasional Perlu 3 Tahun, Ini Penjelasan Wamenkumham

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi...

Selasa , 25 Jul 2023, 20:33 WIB

Wamenkumham Sebut KUHP yang Baru Berikan Kepastian Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar...

Jumat , 05 May 2023, 07:28 WIB

Guru Sularno, Guru Ngatijo dan Guru Ruslaini Dijerat Hukum Pidana di Sumsel

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. Omar sebut hukum pidana tidak lagi sebagai sarana pembalasan dendam.

Ahad , 12 Mar 2023, 22:15 WIB

Wamenkumham: Hukum Pidana Tidak Lagi Sebagai Sarana Balas Dendam

Jumat , 06 Jan 2023, 21:46 WIB

Pasal-Pasal Kontroversial KUHP dari Prespektif Sosial Kultural Masyarakat Indonesia

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyerahkan laopran kepada Menkumham Yasonna Laoly saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Kamis , 15 Dec 2022, 08:04 WIB

Yasonna Minta Pegawai Kemenkumham Pahami KUHP

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, tegaskan ada kekhasan tersendiri dalam KUHP yang tak usah dibandingkan

Rabu , 14 Dec 2022, 07:43 WIB

Tanggapi Kritik Asing Terhadap KUHP, Wamenkumham: Jangan Dibanding-bandingkan

Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 Atnike Nova Sigiro

Senin , 05 Dec 2022, 19:39 WIB

Komnas HAM Soroti RKUHP yang Masih Masukkan Hukuman Mati

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak atas pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pindana (RKUHP) karena menganggap beberapa pasal dalam RKUHP masih bermasalah.

Senin , 05 Dec 2022, 17:08 WIB

In Picture: Demo Tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di DPR RI (2)

Senin , 05 Dec 2022, 17:06 WIB

In Picture: Demo Tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Gedung Parlemen 1

Jumat , 26 Aug 2022, 16:48 WIB

Di Pesantren, Jaksa Bicara Pidana di Hukum Islam Mirip dengan KUHP

Senin , 15 Aug 2022, 14:13 WIB

DPR Didorong Segera Sahkan RUU KUHP

Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Sabtu , 13 Aug 2022, 02:25 WIB

Soal RKUHP, Pemerintah Didorong Libatkan Praktisi Hukum

Selasa , 12 Jul 2022, 19:28 WIB

Pakar Hukum: RKUHP Urgen Apabila Bawa Paradigma Baru

Hukum Acara Pidana Belum Jamin Iktikad Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Disiplin hukum pidana disebut tidak memadai untuk menilai "iktikad baik" pihak ketiga. Karena itu, diperlukan disiplin ilmu lain, yakni ekonomi (akuntansi forensik) dan antropologi (fisiognomi dan analisis gestur) dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di muka persidangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Patra M Zen dalam presentasi disertasi dihadapan ujian/sidang promosi doktor Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana. Dikatakan, kebaruan (novelty) dalam...