Sunday, 27 Zulqaidah 1443 / 26 June 2022

Sunday, 27 Zulqaidah 1443 / 26 June 2022

27 Zulqaidah 1443
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

INDEX BERITA

Pakar HTN: Sah TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

Tuesday, 31 May 2022 06:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Margarito Kamis menyampaikan bahwa berdasarkan sistem hukum yang ada sampai saat ini ada cara untuk menggunakan TNI dan Polri aktif untuk...

Ahli Hukum Tata Negara Diminta tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Wednesday, 18 May 2022 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mahfud MD, meminta ahli hukum tata negara yang tergabung dalam APHTN-HAN untuk selalu bepikir jernih,...

Presidential Treshold, Cara Alternatif Stabilkan Pemerintah

Monday, 17 Jan 2022 04:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr. Margarito Kamis, SH.M.Hum, Pakar Hukum Tata Negara dan Staf Pengajar Universitas Khairun Ternate.        Presidensialisme, sebuah pandangan konstitusionalisme empiris, menyodorkan presiden sebagai wujud kekuasaan pemerintahan, yang efekitifitasnya dibayangkan terus...

In Picture: Kajian Hukum Tata Negara Perlu Diperluas

Monday, 30 Aug 2021 21:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Guru Besar Hukum Tata Negara FH UI, Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan, disrupsi terjadi dalam semua bidang dan berpengaruh kepada semua sisi kehidupan, termasuk hukum tata negara....

Pakar: Tak Perlu Ada Pusat Legislasi Nasional

Tuesday, 29 Oct 2019 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai pembentukan Pusat Legislasi Nasional tidak perlu dilakukan. Sebab saat ini, masih ada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang efektif...

Pengamat: Sangat Penting Bentuk Lembaga Legislasi Nasional

Sunday, 27 Oct 2019 09:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat Presiden Joko Widodo sangat penting untuk membentuk Lembaga Urusan Legislasi Nasional. Lembaga tersebut untuk mengurus dan mengelola urusan regulasi. Fahmi menyebutkan,...

Hukum Konstitusi Pertanyaan yang Gaji Kamu Siapa?

Friday, 01 Feb 2019 19:30 WIB

Oleh: DR A Irmanputra Sidin, Ahli Hukum Tata NegaraJikalau pertanyaan ini muncul dalam relasi privat antara pegawai dengan pimpinan perusahaaan maka pertanyaan ini tidak menarik untuk diulas secara konstitusional....

In Picture: Secara Hukum Tata Negara, KPU Bisa Perbaiki DPT di Putaran Ke-2

Friday, 13 Jul 2012 19:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kemungkinan dari adanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggugat hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sangat besar. Terlebih...

In Picture: Pakar: Inkonstitusional Jika Presiden Larang Ibu Negara Nyapres

Monday, 28 May 2012 17:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden tak boleh melarang siapa pun yang menjadi warga negara Indonesia untuk mengajukan diri sebagai calon presiden di 2014. Menurut pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin,...

Jimly: Peradilan Desa Harus Manfaatkan Institusi Desa

Tuesday, 27 Mar 2012 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menyambut baik ide yang dilontarkan Mendagri terkait pembentukan peradilan desa. ‘’Bagus, tujuannya untuk mendamaikan konflik tanpa harus ke pengadilan. Tapi...

hide ads show ads
desktop mobile