#hukum-tata-negara

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan pers tentang Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Gedung Bawaslu, Jakarta, Ahad (11/2/2024). Bawaslu petakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Ahad , 11 Feb 2024, 23:07 WIB

Soal Film 'Dirty Vote', Bawaslu RI: Hindari Timbulkan Konflik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja tak mempermasalahkan kritik yang ditujukan kepada Bawaslu RI dalam film dokumenter 'Dirty Vote'. Bawaslu RI mengklaim sudah bekerja maksimal...

Sejumlah kepala desa dari berbagai daerah mealakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ahad , 29 Jan 2023, 03:11 WIB

Para Kades Minta Jabatan Diperpanjang, Ini Komentar Pakar Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA---Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Dr Lanny Ramli MH menyebut tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak mencerminkan demokrasi. Lanny mengatakan penghapusan ataupun perubahan aturan harus memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. "Penghapusan atau perubahan undang-undang harus memperhatikan tiga hal yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Oleh karena itu, tuntutan penghapusan periodisasi...

Selasa , 31 May 2022, 06:48 WIB