-
kabar-pemilu - 11 February 2024, 23:07Soal Film 'Dirty Vote', Bawaslu RI: Hindari Timbulkan Konflik
-
umum - 29 January 2023, 03:11
Para Kades Minta Jabatan Diperpanjang, Ini Komentar Pakar Hukum
-
nasional - 31 May 2022, 06:48
Pakar HTN: Sah TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah
-
hukum - 18 May 2022, 22:45
Ahli Hukum Tata Negara Diminta tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak
-
wacana - 17 January 2022, 04:45
Presidential Treshold, Cara Alternatif Stabilkan Pemerintah
-
nasional - 30 August 2021, 21:04
Kajian Hukum Tata Negara Perlu Diperluas
-
hukum - 29 October 2019, 18:43
Pakar: Tak Perlu Ada Pusat Legislasi Nasional
-
hukum - 27 October 2019, 09:04
Pengamat: Sangat Penting Bentuk Lembaga Legislasi Nasional
-
wacana - 01 February 2019, 19:30
Hukum Konstitusi Pertanyaan yang Gaji Kamu Siapa?
-
news-menuju-jakarta-1 - 13 July 2012, 19:24
Secara Hukum Tata Negara, KPU Bisa Perbaiki DPT di Putaran Ke-2
-
politik - 28 May 2012, 17:43
Pakar: Inkonstitusional Jika Presiden Larang Ibu Negara Nyapres
-
hukum - 27 March 2012, 19:06
Jimly: Peradilan Desa Harus Manfaatkan Institusi Desa
Kanal