#indonesia-halal-watch

Warga melakukan konsultasi sertifikasi halal di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Senin (17/2/2025). Layanan pengurusan sertifikasi halal tersebut dilakukan untuk memenuhi standar jaminan halal bagi semua pelaku usaha baik sekala besar atau UMKM. Sementara, menurut Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMKM seperti warung makan dan warteg senilai Rp1 juta. Oleh Karena itu, Pemerintah mewajibkan bagi pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintahn (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Selasa , 18 Feb 2025, 06:05 WIB

Marak Calo Halal, Indonesia Halal Watch: BPJPH Harus Tiadakan Peluang Pihak Ketiga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah buka suara terkait maraknya calo dalam kepengurusan sertifikat halal. Menurut dia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus meniadakan peluang...

Label halal baru Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).

Selasa , 01 Oct 2024, 16:18 WIB

Sudah Tersertifikasi, BPJPH Jamin Tuyul, Tuak, Hingga Wine Halal Terjamin Kehalalannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Baru-baru ini, beredar video di media sosial mengenai produk dengan nama tuyul, tuak, beer, dan wine ada di daftar produk dengan sertifikat halal yang bisa dicari di website BPJPH. Terkait viralnya video tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, penamaan produk berbeda dengan kehalalannya. “Pertama harus kami jelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk,...

Selasa , 01 Oct 2024, 11:04 WIB

Tuak, Beer, dan Wine Dapat Sertifikat Halal dari BPJPH, IHW Beri Masukan Ini ke Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)...

Kamis , 15 Feb 2024, 15:53 WIB

Kasus Rendang Babi di Jakut, Perlukah Pedagang Tempel Stiker Nonhalal di Warungnya?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah video penjual nasi uduk dengan...

Senin , 27 Nov 2023, 17:07 WIB

Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Indonesia harus terus menghindari produk...

Gurita (ilustrasi). Di media sosial, banyak pesohor mencoba makan gurita dalam keadaan hidup. Dalam pandangan Islam, memakan gurita adalah halal, asal dimatikan terlebih dulu.

Jumat , 24 Mar 2023, 03:52 WIB

Makan Gurita Hidup, Halal atau tidak dalam Islam?

Kamis , 30 Jun 2022, 17:23 WIB

Direktur Indonesia Halal Watch: Tidak Perlu Fatwa MUI tentang Ganja untuk Medis

Pekerja menyelesaikan produksi kue kukus mawar di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (27/10/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggratiskan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengupayakan Indonesia menjadi produsen produk halal utama di dunia pada 2024 mendatang.

Kamis , 02 Sep 2021, 11:23 WIB

Wamenag: Sertifikasi Halal UMK Gratis Sangat Relevan

Jumat , 09 Oct 2020, 07:59 WIB

IHW Permasalahkan Self Declare Halal UKM di UU Cipta Kerja

Ahad , 09 Aug 2020, 03:40 WIB

BPJPH Dinilai Belum Libatkan MUI Terkait Sertifikasi Halal

Jumat , 06 Dec 2019, 14:00 WIB

IHW Ajak UMKM Daftar Sertifikasi Halal

Indonesia Halal Watch (IHW) mengajukan judicial review PP Jaminan Produk Halal ke Mahkamah Agung, Kamis (23/5)

Sabtu , 25 May 2019, 04:39 WIB

IHW Uji Materil PP JPH ke MA

(Ilustrasi) Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah saat konferensi pers di Kantor Indonesia Halal Watch, Jakarta, Rabu (6/2).

Senin , 01 Apr 2019, 17:57 WIB

Ini Rekomendasi Halal Center Unair untuk BPJPH

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah

Selasa , 26 Feb 2019, 00:12 WIB

IHW Sosialisasikan Produk Halal Kepada Warga Ciamis

Kamis , 31 Jan 2019, 16:58 WIB

IHW Sebut UMKM Malaysia Lebih Unggul Ketimbang Indonesia

Wakil Direktur Pembina Daerah LPPOM MUI Osmena.

Ahad , 04 Nov 2018, 22:21 WIB

Manipulasi Label Halal, LPPOM MUI: Ini Mengkhawatirkan

Warga mengisi formulir sertifikasi halal secara on-line di kantor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)/Ilustrasi

Ahad , 04 Nov 2018, 19:04 WIB

IHW: Perusahaan Besar Hingga Asing Manipulasi Label Halal

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Niken I Surya Putri (kiri), Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah (kedua kiri) serta Kasubit Inspeksi Produk Berlabel Halal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Muetia (kanan) menjadi pembicara dala

Ini Penyebab Molornya Sertifikasi Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tepat empat tahun sudah Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di undangkan. Namun, sampai saat ini, UU itu masih belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat.Halal Watch Indonesia (HWI) menilai, UU JPH belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya dunia industri dan percepatan industri halal. Padahal, sejak di undangkan UU JPH pada 17...