#indriyanto-seno-adji

Rabu , 06 Apr 2022, 11:09 WIB

Dewas Jatuhkan Sanksi Dua Pegawai KPK yang Terlibat Perzinahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, lembaganya tidak mentoleransi terhadap pegawai yang melanggar kode etik. "Sanksi dan hukuman yang diberikan...

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku telah menerbitkan 186 izin penindakan sepanjang 2021. (Foto: Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji)

Selasa , 18 Jan 2022, 21:54 WIB

Dewas Terbitkan 186 Izin Penindakan KPK Sepanjang 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku telah menerbitkan 186 izin penindakan sepanjang 2021. Pemberian izin tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. "Sepanjang 2021, kami telah melakukan pemberian izin sekitar 186," kata anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/1/2022). Dia melanjutkan, dari ratusan izin penindakan tersebut, sebanyak 42...

Kamis , 29 Apr 2021, 17:51 WIB

Mempertanyakan Indriyanto Seno Adji Jadi Anggota Dewas KPK

REPUBLIKA.CO.ID, “Demi Allah saya bersumpah dengan bersungguh-sungguh bahwa saya...

Kamis , 29 Apr 2021, 14:12 WIB

Indriyanto: Dewas Bukan Pencabut Nyawa KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota anyar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan...

Ahad , 10 Jan 2021, 05:38 WIB

Soal Laskar FPI, Pakar Ini Sebut tak Ada Unlawful Killing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dari Universitas Indonesia Prof. Indriyanto...

Kamis , 09 Jul 2020, 00:26 WIB

Eks Anggota TGPF Ingatkan Tim Advokasi Novel Terkait UU ITE

Ahad , 08 Sep 2019, 13:30 WIB

Ini Masalah Pemberantasan Korupsi dengan Metode Efek Jera

Ahad , 01 Sep 2019, 00:37 WIB

Pakar: Tak Perlu Khawatir Pasal Penghinaan di RKUHP

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah) dan anggota Mualimin Abdi (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi calon pimpinan KPK di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Selasa , 27 Aug 2019, 21:30 WIB

Capim KPK Ini tak Tahu Perbedaan KUHAP dan UU KPK

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Ganarsih (keempat kiri), Wakil Ketua Panitia Seleksi Indriyanto Seno Adji (kedua kanan) dan anggota Pansel (dari kiri) Al Araf, Hamdi Moeloek, Harkristuti Harkrisnowo, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi dan Marcus Priyo Gunarto berjabat tangan bersama usai menyampaikan keterangan pers di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Rabu , 03 Jul 2019, 19:02 WIB

Pansel Capim KPK: Sudah Ada 191 Pendaftar

Senin , 01 Aug 2016, 13:36 WIB

DPR Berencana Klarifikasi Catatan Pengakuan Freddy

Pengacara terpidana mati Freddy Budiman, Untung Sunaryo, menunjukan surat permohonan grasi yang ditulis tangan di depan Dermaga Penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jateng, Rabu (27/7).

Senin , 01 Aug 2016, 13:27 WIB

Kesaksian Kontras Soal Freddy Budiman Dinilai Masih Lemah

Mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji

Sabtu , 20 Feb 2016, 04:27 WIB

Eks Pimpinan: KPK Tidak Perlu Izin Untuk Penyadapan

Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji

Selasa , 03 Nov 2015, 14:13 WIB

KPK tak Masalah Kejagung Tetapkan Gatot Sebagai Tersangka

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, lndriyanto Seno Adji.

Senin , 02 Nov 2015, 13:11 WIB

KPK Dalami Kasus Rumah Sakit Sumber Waras

Sabtu , 10 Oct 2015, 19:06 WIB

Johan Budi Ingatkan Jokowi Segera Bersikap Soal Revisi UU KPK

PLT Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Aji.

Kamis , 08 Oct 2015, 07:14 WIB

KPK Tolak Penyadapan Harus Seizin Pengadilan

Indriyanto: KPK tak Terimbas Putusan MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak akan terimbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga antikorupsi bisa memeriksa anggota DPR, MPR maupun DPD tanpa izin presiden terkait suatu perkara tindak pidana korupsi.Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, KPK bisa tetap menjalankan peran dan fungsi sesuai undang-undang yang mengaturnya. Menurutnya, UU KPK bersifat lex specialis....