
Senin , 28 Aug 2023, 14:25 WIB
Khofifah Ungkapkan Kegembiraan Lihat Mayoritas Perempuan Pekerja di Sektor IHT Sejahtera

Senin , 07 Aug 2023, 16:42 WIB
Lima Kabupaten di Jawa Timur Jadi Target Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

Rabu , 21 Jun 2023, 06:30 WIB
Pemkab Kudus Kantongi Izin Pemanfaatan Lahan untuk Dirikan SIHT

Senin , 08 May 2023, 20:23 WIB
Tembakau-Narkotika Disetarakan, Granat: Adiksi Keduanya Tidak Sama

Senin , 02 Jan 2023, 10:42 WIB
Makin Mahal! Ini Daftar Harga Eceran Rokok Terbaru per 1 Januari 2023

Senin , 12 Dec 2022, 22:46 WIB
Sri Mulyani: Kebijakan Tarif Cukai Tembakau Hanya Naikkan Inflasi Secara Terbatas

Sabtu , 26 Nov 2022, 01:18 WIB
Pelaku IHT Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai 2023

Senin , 07 Nov 2022, 11:45 WIB
Industri Rokok Klaim 6 Juta Tenaga Kerja Terancam Kenaikan Tarif Cukai

Selasa , 01 Nov 2022, 22:07 WIB
Kontribusi ke Sektor Ritel, Aprindo Minta Pemerintah Lindungi IHT

Sabtu , 29 Oct 2022, 11:01 WIB
Temui Pelinting Rokok, Ini Janji yang Disampaikan DPR

Selasa , 25 Oct 2022, 03:50 WIB
Pemerintah Berencana Naikkan Pendapatan Cukai, Ini Komentar Industri Tembakau

Kamis , 29 Sep 2022, 22:28 WIB
Industri dan Petani Tembakau Minta Cukai tak Naik pada 2023

Darurat Perokok Anak, 6 Organisasi Minta Segera Disahkan Revisi PP Tembakau
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Enam organisasi profesi kesehatan dan satu lembaga masyarakat mendukung pemerintah untuk segera mengesahkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Sebab, kondisi saat ini sudah darurat perokok, termasuk pada kalangan anak-anak. "Kami sepenuhnya mendukung revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 agar lebih kuat dan...

Rabu , 13 Jul 2022, 23:18 WIB
Pemerintah Tengah Susun Roadmap IHT Nasional, Petani Minta Dilibatkan

Senin , 25 Apr 2022, 17:49 WIB
Pemerintah Perlu Susun Road Map IHT

Jumat , 28 Jan 2022, 10:47 WIB
Industri Hasil Tembakau Terdampak Kenaikan Cukai

Senin , 22 Nov 2021, 14:02 WIB
Pengurus APTI Keberatan dengan Kebijakan Cukai

Kamis , 07 Oct 2021, 15:31 WIB
Indef: Tinjau Ulang Kebijakan DKI Soal Peredaran Produk IHT

Senin , 06 Sep 2021, 22:51 WIB
Ganjar: Industri Kretek Wajib Serap Tembakau Panen Petani

Senin , 19 Jul 2021, 13:12 WIB
Fokus Atasi Pandemi, Aturan Baru Soal IHT Sebaiknya Ditunda

Rabu , 16 Jun 2021, 22:49 WIB
Pemerintah Diminta Susun Road Map IHT

Kamis , 10 Jun 2021, 11:02 WIB
7.000 Pekerja Berpotensi kena PHK Akibat Lonjakan Cukai

Selasa , 08 Jun 2021, 02:24 WIB
GAPPRI Minta Pemerintah Kaji Rencana Revisi PP 109

Senin , 31 May 2021, 12:53 WIB
Di tengah Pandemi, IHT Ikut Bantu Pulihkan Ekonomi Nasional

Kamis , 08 Apr 2021, 17:01 WIB
Pemerintah Diminta Buat Roadmap Industri Hasil Tembakau

Gappri Berharap Ada Relaksasi Cukai
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) berharap pemerintah memberikan relaksasi cukai. Gappri menilai relaksasi dibutuhkan karena kinerja industri hasil tembakau (IHT) mengalami pelemahan akibat dampak kenaikan cukai 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen pada 2020 serta pandemi Covid-19. Ketua umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan mengatakan, IHT sedang menghadapi ketidakpastian kebijakan cukai 2021. “Kami...

Jumat , 14 Aug 2020, 14:58 WIB
Bea Cukai Bersinergi Kembangkan Industri Hasil Tembakau

Kamis , 25 Jun 2020, 12:10 WIB
Pemerintah Perlu Lindungi Industri yang Masih Bertahan

Senin , 01 Jun 2020, 11:08 WIB
Di Tengah Pandemi, Industri Hasil Tembakau Minta Dilindungi

Selasa , 19 May 2020, 10:21 WIB
Covid-19 Membuat Produksi Industri Hasil Tembakau Merosot

Kamis , 12 Dec 2019, 01:15 WIB
Indef: Industri Hasil Tembakau Butuh Peta Jalan

Selasa , 19 Nov 2019, 03:01 WIB
Kemenko Perekonomian tak Sepakat Revisi PP 109/2012

Jumat , 08 Nov 2019, 08:28 WIB
Tiga Asosiasi IHT Kritisi Rencana Revisi PP 109/2012

Sabtu , 14 Sep 2019, 09:24 WIB
Pemerintah Disarankan Tunda Penggabungan Golongan IHT

Rabu , 29 May 2019, 00:10 WIB