Enam organisasi profesi kesehatan dan satu lembaga masyarakat mendukung pemerintah untuk segera mengesahkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Sebab, kondisi saat ini sudah darurat perokok, termasuk pada kalangan anak-anak.

Darurat Perokok Anak, 6 Organisasi Minta Segera Disahkan Revisi PP Tembakau

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Enam organisasi profesi kesehatan dan satu lembaga masyarakat mendukung pemerintah untuk segera mengesahkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Sebab, kondisi saat ini sudah darurat perokok, termasuk pada kalangan anak-anak. "Kami sepenuhnya mendukung revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 agar lebih kuat dan...

Petani menjemur tembakau rajang di Desa Sumberejo, Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Kamis (1/10/2020). Menurut data Badan Pusat Statistik pada September 2020 terjadi penurunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,07 persen yang disebabkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran makanan, minuman,  tembakau,  serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Gappri Berharap Ada Relaksasi Cukai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) berharap pemerintah memberikan relaksasi cukai. Gappri menilai relaksasi dibutuhkan karena kinerja industri hasil tembakau (IHT) mengalami pelemahan akibat dampak kenaikan cukai 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen pada 2020 serta pandemi Covid-19.  Ketua umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan mengatakan, IHT sedang menghadapi ketidakpastian kebijakan cukai 2021. “Kami...