Ahad , 09 Mar 2014, 08:04 WIB
Presiden Diminta Ambil Alih Soal Jilbab Polwan
Kamis , 06 Mar 2014, 17:36 WIB
Putusan MK Beri Angin Segar Bagi Narapidana
Sabtu , 09 Nov 2013, 08:44 WIB
BK DPR Diminta Tak Mudah Rekomendasikan Anggota Dewan Mundur
Selasa , 08 Oct 2013, 21:09 WIB
Pakar: Permanenkan MKH untuk Awasi Hakim Konstitusi
Senin , 07 Oct 2013, 20:34 WIB
Pakar: Presiden Keluarkan Perppu, Risikonya Impeachment
Jumat , 05 Apr 2013, 13:16 WIB
Pengamat: Keputusan Komite Etik KPK Harus Dihormati
Kamis , 07 Mar 2013, 17:02 WIB
KPU Pelajari Putusan PTTUN Soal PBB
Kamis , 07 Mar 2013, 16:32 WIB
Pakar: Menangkan PBB, Putusan PTTUN Mengikat
Senin , 28 May 2012, 17:43 WIB
Pakar: Inkonstitusional Jika Presiden Larang Ibu Negara Nyapres
Jumat , 25 May 2012, 13:47 WIB
Pakar: Gugatan Granat Soal Corby Sulit Dikabulkan
Ahad , 20 May 2012, 18:14 WIB
Pakar: Tak Ada Ketentuan Capres Harus Kader Parpol
Kamis , 08 Mar 2012, 19:30 WIB
Soal BBM, Pemerintah tak Boleh Bedakan Rakyat
Pengamat: Presiden Seharusnya Lepas dari Parpol
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, mengatakan bahwa seharusnya presiden melepaskan diri dari jabatan atau kedudukannya di partai politik (parpol). Hal ini, menurutnya, ditujukan agar presiden dapat berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara dan kepala pemerintahan. "Sejak didaftar oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden atau wakil presiden, seseorang harus segera meletakkan jabatannya di partai,"...
