Kamis , 24 Nov 2022, 18:58 WIB

Komisi III-Pemerintah: RKUHP tak Bisa Puaskan Semua Pihak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR bersyukur rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah dilakukan pengambilan keputusan tingkat I. RKUHP tinggal dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat,...

Sabtu , 18 Jun 2022, 23:29 WIB

PB HMI Sebut RKUHP Berpotensi Hambat Demokratisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Raihan Ariatama, menilai beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat menghambat demokratisasi di Indonesia.  Dalam draf RKUHP versi September 2019 yang dapat diakses publik, terdapat beberapa pasal kontroversial yang dinilai akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.  Ia memberi contoh seperti Pasal 218 tentang penghinaan terhadap harkat dan...