#izin-pertambangan

Pekerja mengangkut jerigen berisi minyak di tepi kolam penampungan minyak ilegal yang masih beroperasi di kawasan konsesi Hutan Harapan, Sumatera Selatan, Senin (4/11/2024). Pihak Hutan Harapan menyebutkan, sedikitnya 300 hektare lahan di wilayah itu telah beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan minyak ilegal yang diperkirakan telah berlangsung sejak 2022.

Jumat , 24 Jan 2025, 08:59 WIB

Ini Kata Kemendiktisaintek tentang Wacana Kampus Boleh Kelola Tambang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyatakan menunggu arahan lebih lanjut terkait kesempatan bagi perguruan tinggi untuk bisa mengelola tambang. Kemendiktisaintek menyatakan akan mengikuti apapun keputusan...

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid berkunjung ke kantor Republika, Jalan Warung Buncit, Jakarta, Kamis (23/1). Fathul tidak setuju dengan usulan kampus diberi izin tambang.

Rabu , 22 Jan 2025, 10:37 WIB

Rektor UII: Bisnis Tambang Bukan Wilayah Perguruan Tinggi, Kampus adalah Kekuatan Moral

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Fathul Wahid menegaskan, pengelolaan bisnis pertambangan bukan wilayah perguruan tinggi. Hal itu disampaikan Fathul merespons usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mengelola lahan tambang. "Kalau saya ditanya, UII ditanya, jawabannya termasuk yang tidak setuju, karena kampus wilayahnya tidak di situ," ujar Fathul, di Yogyakarta,...

Ahad , 09 Jun 2024, 16:57 WIB

Soal Konsesi Tambang, Muhammadiyah Tegaskan tidak Tergesa-gesa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan...

Ahad , 09 Jun 2024, 09:50 WIB

Sikap Prabowo Soal Izin Tambang untuk Ormas Diungkap Elite Gerindra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan...

Sabtu , 08 Jun 2024, 06:19 WIB

Gerindra: Tak Ada Alasan Bagi Prabowo untuk Tolak Ormas Agama Kelola Tambang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerinda Sufmi Dasco...

Sabtu , 08 Jun 2024, 05:29 WIB

Bukan Soal Politik, Aturan Ormas Kelola Tambang Sudah Lewat Kajian Akademis

Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Jumat , 07 Jun 2024, 15:48 WIB

Bahlil: Tambang yang Dikelola Ormas Keagamaan Dikerjakan Kontraktor

Konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Jumat , 07 Jun 2024, 08:40 WIB

PBNU Siapkan Perusahaan untuk Mengelola Tambang

Konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Salah satu yang dibahas dalam konferensi pers itu adalah soal izin tambang.

Kamis , 06 Jun 2024, 17:03 WIB

Husnudzan Gus Yahya Soal Izin Tambang: NU Paling Dipikirkan Pemerintah

Ilustrasi kegiatan operasional tambang batu bara.

Kamis , 06 Jun 2024, 07:35 WIB

Dunia Semakin Tinggalkan Batu Bara, Untuk Apa Ormas Kelola Tambang?

Rabu , 05 Jun 2024, 14:26 WIB

Presiden Jokowi: Persyaratan Ormas Kelola Tambang Ketat

Pekerja melintas di dekat kapal tongkang pengangkut Batubara (ilustrasi). Pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan dilakukan profesional

Selasa , 04 Jun 2024, 19:56 WIB

Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Luhut: Daripada Sumbangan-Sumbangan, Tapi Kita Awasi

Sejumlah Heavy Dump Truck membawa muatan batubara di kawasan tambang batubara. Ilustrasi).

Senin , 03 Jun 2024, 23:32 WIB

Soal Izin Kelola Tambang Ormas Keagamaan, Prodewa: Apresiasi Nyata dari Pemerintah

Senin , 03 Jun 2024, 10:02 WIB

Soal Izin Tambang untuk Ormas, PBNU: Langkah Berani Presiden

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdaltul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf

Senin , 03 Jun 2024, 09:08 WIB

PBNU Apresiasi Pemberian Izin Tambang untuk Ormas

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Muti

Senin , 03 Jun 2024, 06:04 WIB

PP Muhammadiyah Tanggapi Soal Tambang untuk Ormas Keagamaan

Rabu , 08 Sep 2021, 19:44 WIB

Dinas LH Karawang: Izin Tambang Atlasindo Sudah Dibekukan

Sejumlah penambang pasir tradisional mengumpulkan pasir di kaki Gunung Merapi, Windu Sabrang, Wonolelo, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah (ilustrasi)

Pemkab Magelang tak Pernah Terbitkan Izin Tambang di Merapi

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tidak pernah menerbitkan izin tambang di wilayah Gunung Merapi khususnya di eks Dusun Ngori, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung. "Izin usaha penambangan pasir wilayah Gunung Merapai hingga kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Salah satu syarat izin usaha penambangan adalah dokumen lingkungan hidup. Jadi tidak benar kalau ada informasi Pemkab Magelang mengeluarkan izin penambangan,"...

Jumat , 11 Dec 2020, 06:05 WIB

Izin Pertambangan Diambil Alih Pemerintah Pusat

Gubernur Sumsel akan memperketat izin pertambangan di Sumsel. Foto, aktivitas pertambangan di Sumatra Selatan (ilustrasi)

Senin , 13 Jan 2020, 13:27 WIB

Izin Pertambangan di Sumsel akan Diperketat

Pemukiman warga di Desa Sukamulya, Kabupaten Purwakarta, dihujani batu yang berasal dari peledakan batu perusahaan tambang, Selasa (8/10).

Kamis , 10 Oct 2019, 18:41 WIB

Bupati Purwakarta: Warga Minta Perusahaan Tambang Ditutup

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Dedi Mulyadi.

Rabu , 09 Oct 2019, 21:58 WIB

'Hujan Batu', Dedi: Cabut Izin Pertambangan Bermasalah

Rabu , 16 Mar 2016, 20:21 WIB

Perizinan Pertambangan Ditarget Bisa Dipangkas Jadi 3 Izin

Senin , 05 Oct 2015, 16:59 WIB

Kasus Salim Kancil, Ini Komentar Marwan Soal Pertambangan

Jumat , 26 Dec 2014, 13:23 WIB

Izinkan Pertambangan, Walhi: Pemkab Pati Berbohong!

Selasa , 09 Dec 2014, 14:02 WIB

KPK: Lebih dari Empat Ribu Izin Pertambangan tidak Clean and Clear

Ahad , 07 Dec 2014, 19:48 WIB

Jokowi Diminta Tinjau Ulang Tata Kelola Tambang

Ahad , 07 Dec 2014, 19:31 WIB

Pemerintah Diminta Moratorium Izin Tambang

Selasa , 14 Oct 2014, 05:55 WIB

Jelang MEA, Izin Pertambangan Perlu Diperketat

Ahad , 12 Oct 2014, 19:36 WIB

Alex Noerdin: Jangan Main-main dengan Izin Pertambangan

Selasa , 23 Sep 2014, 12:00 WIB

Gubernur Kuasai Izin Pertambangan

Salah satu lokasi pertambangan emas di Poboya, Palu, Sulawesi Tengah.

Kamis , 24 Apr 2014, 17:18 WIB

Kementerian ESDM Akan Tata IUP dengan Sistem Elektronik

Kamis , 24 Apr 2014, 15:58 WIB

Akademisi: Tata Ulang Perizinan Minerba

Rabu , 23 Apr 2014, 20:57 WIB

Ditjen Pajak Janji Tertibkan Perusahaan Pertambangan Tak Taat Pajak

Waduh, 140 Pemegang Izin Usaha Tambang Tak Punya NPWP

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG-- Rupanya banyak perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Sumatera Selatan (Sumsel) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengungkapkan, dari 285 izin usaha pertambangan di Sumatera Selatan, 140 IUP tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, 206 IUP yang belum membayar pajak dan 115 IUP yang belum clean and clear dan banyak yang...

Kamis , 13 Feb 2014, 09:26 WIB