#izin-usaha-pertambangan

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa menyatakan NU Muhammadiyah ibarat adik dan kakak

Ahad , 04 Aug 2024, 22:50 WIB

Cerita Waketum PBNU yang Ceramah di Masjid Muhammadiyah Selama 20 Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa mengibaratkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah seperti adik dan kakak yang memiliki semangat yang sama dalam mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam berkehidupan. "NU tidak...

Ketum PBNU di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Sabtu (3/8/2024).

Sabtu , 03 Aug 2024, 17:30 WIB

Pesan Gus Yahya bagi Nahdliyin yang tak Setuju PBNU Kelola Tambang

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Ketua Umun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, langkah lembaganya menerima konsesi tambang dari pemerintah bukan merupakan keputusan pribadinya, melainkan hasil rapat di jajaran PBNU. Jika ada Nahdliyin yang tak setuju dengan langkah tersebut, Gus Yahya meminta mereka menempuh upaya di Muktamar NU. Saat berpidato dalam acara pelantikan Pengurus Wilayah NU (PWNU)...

Rabu , 31 Jul 2024, 10:05 WIB

Bagaimana Muhammadiyah akan Kelola Tambang? Ini Penjelasan Ketua Majelis Lingkungan Hidup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sepakat akan mengelola konsesi...

Senin , 29 Jul 2024, 14:00 WIB

Tambang Antara Manfaat dan Mudharat, Begini Peringatan Allah SWT dalam Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tiga ormas Islam telah menyatakan akan menerima konsesi...

Senin , 29 Jul 2024, 13:11 WIB

Setelah NU-Muhammadiyah, Satu Lagi Ormas Islam Nyatakan Terima Izin Usaha Pertambangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga organisasi masyarakat (ormas) keagamaan menyatakan...

Senin , 29 Jul 2024, 05:14 WIB

Pertambangan, Sektor yang Begitu Menggoda

The top leadership of PP Muhammadiyah announced the decision to receive a permit to manage the mine after Konsolnas PP Muhammadiyah at UniSA Campus Yogyakarta, Sunday (28/7/2024).

Senin , 29 Jul 2024, 01:24 WIB

Muhammadiyah Receives Mining Concessions from Government

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Muti, pada sesi materinya dalamDarul Arqam Top Manager Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, 29 Juni lalu.

Ahad , 28 Jul 2024, 19:14 WIB

Soal Tambang, Mu'ti: Pastikan Itu Batu Bara Bukan Batu Neraka

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah), Sekum PP Muhammadiyah Abdul Muti (dua dari kiri), dan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendi (tiga dari kanan) usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Kampus Unisa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

Ahad , 28 Jul 2024, 16:50 WIB

PP Muhammadiyah Tunjuk Muhadjir Sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah), Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu

Ahad , 28 Jul 2024, 14:49 WIB

Terima Konsesi Tambang, Muhammadiyah Bentuk Tim Dipimpin Muhadjir Effendy

Jajaran petinggi PP Muhammadiyah mengumumkan keputusan menerima ijin mengelola tambang usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Kampus Unisa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

Ahad , 28 Jul 2024, 13:53 WIB

Muhammadiyah Resmi Terima Konsesi Tambang, Begini Putusan Lengkapnya

Mantan ketum PP Muhammadiyah, Prof Amien Rais.

Sabtu , 27 Jul 2024, 13:50 WIB

Amien Rais: Jangan Sampai Muhammadiyah Telan 'Kail Beracun'

Sabtu , 27 Jul 2024, 13:28 WIB

Muhammadiyah Terima Konsesi Tambang? Amien Rais Usul Sidang Tanwir Digelar

Sabtu , 27 Jul 2024, 13:13 WIB

Soal Polemik IUP, Amien Rais Sarankan PP Muhammadiyah Banyak Beristighfar

Sabtu , 27 Jul 2024, 12:34 WIB

Bahas Soal Konsesi Tambang, Muhammadiyah Gelar Konsolidasi Tertutup

Jumat , 26 Jul 2024, 19:26 WIB

'Izin Tambang untuk Ormas Diputuskan Usai Serap Aspirasi dari Pesantren dan Masjid'

Jumat , 26 Jul 2024, 19:02 WIB

Soal Muhammadiyah Kelola Tambang, Menteri ESDM Lempar ke Bahlil

Menteri ESDM Arifin Tasrif bersiap mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VII di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Menteri ESDM Sebut Pencabutan IUP Sesuai Arahan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas (Ratas) Januari 2022. "Kronologis pencabutan IUP adalah sesuai arahan (presiden) pada rapat terbatas Januari 2022, di mana sebanyak 2.343 IUP dianggap tidak berkegiatan," ujar Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII...

Tersangka Mardani H.Maming (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/10/2022). Mardani yang juga merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dua periode (2010-2018) dan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan menjalani pemeriksaan terkait kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP).

Selasa , 18 Oct 2022, 02:20 WIB

In Picture: KPK Kembali Periksa Mardani H Maming di Jakarta

Tersangka kasus dugaan suap Mardani H Maming berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut diperiksa terkait kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu .

Selasa , 30 Aug 2022, 11:14 WIB

KPK Dalami Afiliasi Mardani Maming dengan Perusahaan Pertambangan Lain

Alat-alat berat dioperasikan di pertambangan (ilustrasi).

Sabtu , 13 Aug 2022, 06:10 WIB

733 Pengusaha Ajukan Keberatan Atas Pencabutan IUP

Sabtu , 13 Aug 2022, 03:25 WIB

Pemerintah Telah Cabut 2.065 Izin Usaha Pertambangan tidak Produktif

Selasa , 24 May 2022, 10:04 WIB

Terdakwa Sebut Mardani Maming tak Terima Gratifikasi Izin Tambang

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menggelar konferensi pers tentang perkembangan proses pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Gedung Kementerian Investasi di Jakarta, Senin (25/4).

Senin , 25 Apr 2022, 21:36 WIB

Menteri Bahlil: Pencabutan IUP Ditargetkan Rampung Bulan Depan

Senin , 25 Apr 2022, 20:31 WIB

Menteri Investasi: 1.118 IUP Telah Dicabut

Sebuah truk membongkar muat batu bara (ilustrasi). Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara sebagai tindakan tegas kepada perusahaan yang tidak memanfaatkan izin yang diberikan sebagaimana mestinya.

Selasa , 15 Feb 2022, 23:10 WIB

Kementerian Investasi Cabut 180 IUP Mineral dan Batu Bara

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). Pemerintah pada Senin (10/1/2022) akan mencabut 2.078 izin usaha tambang batu bara yang sudah diberikan kepada para pengusaha karena para pelaku usaha tersebut tidak pernah memanfaatkan IUP serta tidak pernah menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah pemerintah.

Selasa , 11 Jan 2022, 02:51 WIB

Bahlil Teken Pencabutan 19 Izin Tambang

Senin , 10 Jan 2022, 23:39 WIB

Menteri Bahlil Telah Tandatangani 19 Surat Pencabutan Izin Usaha Tambang

Ilustrasi tambang pasir. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan izin usaha yang dicabut akan diberikan kepada kelompok masyarakat sesuai kemampuannya.

Jumat , 07 Jan 2022, 23:37 WIB

Menteri Investasi: Izin Usaha yang Dicabut Diberikan ke Masyarakat

Ilustrasi tambang batu bara. Menteri Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mencabut beberapa izin usaha meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), kehutanan, serta pertanahan.

Jumat , 07 Jan 2022, 23:12 WIB

Alasan Pencabutan Izin Usaha Tambang: Sudah Ada Izin, Usaha Tidak Jalan

Alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara.

Jumat , 03 Dec 2021, 14:25 WIB

Daerah Tanggung Dampak Penarikan Izin Tambang oleh Pusat

Alat berat mengangkut ore hasil pertambangan.

Kamis , 02 Dec 2021, 14:09 WIB

Pemerintah Sosialisasikan Kemudahan Izin Usaha Pertambangan

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan pembinaan terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) aspal alam yang kegiatan operasi produksi pertambangannya tidak aktif alias tidak dilakukan kegiatan eksplorasi dan produksi. Hal ini dilakukan dalam upaya pemerintah memaksimalkan potensi cadangan aspal alam buton demi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di dalam negeri.

Sabtu , 13 Feb 2021, 07:00 WIB

Pemerintah akan Evaluasi Tambang Aspal yang Tidak Aktif

Pemerinah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus melakukan penataan perizinan mineral dan batu bara yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah provinsi setempat. Pemerintah Kalteng menyebut saat ini sudah ada 305 izin usaha pertambangan (IUP) yang clean and clear.

Kamis , 15 Oct 2020, 10:06 WIB

Kalteng Tata Perizinan Mineral dan Batu Bara

Komisi VII DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Laos.

Parlemen Laos 'Belajar' Soal Penanganan Batu Bara ke DPR RI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menerima kunjungan delegasi Parlemen Laos. Mereka ingin memahami dan menggali lebih dalam tentang cara kerja parlemen di Indonesia, khususnya pada bidang energi dan lingkungan hidup. “Ini pertemuan Bilateral Parlemen antara Indonesia dengan Laos. Delegasi Parlemen Laos yang berkunjung ini memang spesifik dari bidang energi, lingkungan hidup dan teknis...

Rabu , 21 Feb 2018, 07:16 WIB