Ribuan kepala desa dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah dan DPR merevisi aturan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun per periode.

Dapat Teror Usai Kritik Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Tiktoker Minta Maaf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiktoker @apipnurahman yang merupakan warga Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, akhirnya minta maaf di hadapan pengurus desa setempat. Apip Nurahman yang membuat konten video mengkritik usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam menjadi sembilan tahun, mengaku mendapatkan teror dari orang tidak dikenal.Meski kritik yang disampaikannya konstruktif, ia memilih untuk...

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjawab pertanyaan wartawan saat wawancara tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2021 di Jakarta, Minggu (10/10/2021). Halim Iskandar mengatakan, Gernas BBI yang dicanangkan oleh Presiden sejak tahun lalu bertujuan mendorong perkembangan usaha-usaha lokal di Indonesia termasuk BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta UMKM sehingga dapat ikut membangkitkan dan memulihkan ekonomi nasional, terutama saat pandemi ini.

Mendes: Revisi UU Desa tak Hanya Soal Masa Jabatan Kades

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengaku, rencana revisi Undang-Undang Desa tidak hanya untuk mengakomodasi usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades). Ia menegaskan, ada sejumlah isu penting lainnya yang perlu diakomodasi lewat proses revisi tersebut. Halim menjelaskan, isu krusial itu seperti soal kesejahteraan kades. Revisi juga diperlukan untuk mengatur...