#jual-beli-jabatan-nganjuk

Wartawan mengambil gambar ruangan yang disegel Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bareskrim Polri melakukan penggeledahan gedung BKD saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang diduga terkait jual-beli jabatan.

Senin , 30 Aug 2021, 20:06 WIB

Mantan Bupati Nganjuk Didakwa Kasus Jual Beli Jabatan

REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Mantan bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat, didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Andie Wicaksono mengatakan, terdakwa...

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) bersama Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto bersiap memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/5). KPK bersama Bareskrim Polri menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama empat orang Camat wilayah Kabupaten Nganjuk dan barang bukti uang sebesar Rp 647 juta terkait dugaan jual beli jabatan di liingkungan Pemkab Nganjuk. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut dilanjutkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Republika/Putra M. Akbar

Selasa , 11 May 2021, 00:11 WIB

Terkuak! Harga Praktik Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkap harga praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan kawan-kawan sebagai tersangka. "Dari informasi penyidik tadi untuk di level perangkat desa antara Rp 10 juta sampai Rp15 juta. Kemudian untuk jabatan di atas itu sementara yang kami dapat informasi Rp150 juta,"...

close ×