#judicial-review

Pekerja membersihkan layar televisi di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Rabu , 31 Jan 2024, 14:07 WIB

GIPI: Pengajuan Yudisial Pajak Hiburan Dilakukan Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan bahwa pengajuan yudisial (judicial review) soal pajak hiburan dilakukan pada pekan depan. “Saya rasa minggu ini tidak terkejar, mungkin awal minggu...

Pengunjung menyanyi di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Sabtu , 20 Jan 2024, 09:16 WIB

Pajak Naik, Pengusaha Hiburan Malam Bisa Apa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah pusat saat ini sudah menetapkan batas tarif baru untuk pajak hiburan tertentu yang saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Usaha hiburan yang terdampak tarif baru pajak yaitu jasa hiburan karaoke, diskotek, kelab malam, bar, dan spa.Pengamat pajak dari Pratama-Kreston Tax Research...

Selasa , 16 Jan 2024, 07:30 WIB

Pj Gubernur Bali Usul Usaha Spa Ajukan Insentif Fiskal

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made...

Kamis , 11 Jan 2024, 20:12 WIB

Pajak Spa di Bali Naik Jadi 40 Persen, Pelaku Usaha Ajukan Judicial Review

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)...

Sabtu , 15 Jul 2023, 23:03 WIB

UU Kesehatan, IDI: Apakah Mencerminkan Kepentingan Kesehatan Rakyat Indonesia?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kedua kiri) memimpin jalannya sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/1/2023). (Ilustrasi)

Senin , 03 Jul 2023, 17:48 WIB

Gugatan Masa Jabatan Ketum Parpol ke MK Dinilai Demi Regenerasi

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Muhammad Adib Khumaidi. pilihan mogok kerja tenaga kesehatan bersama OP lain, akan dilakukan selain dari upaya advokasi lainnya

Senin , 19 Jun 2023, 18:47 WIB

IDI Kembali Tegaskan Rencana Mogok Nasional Jika RUU Kesehatan Disahkan

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Moh Adib Khumaidi. Adib Khumaidi mengatakan, pihaknya bersama empat organisasi kesehatan lain berencana mengajukan judicial review ke Mahkam

Senin , 19 Jun 2023, 17:58 WIB

IDI dan Empat Organisasi Profesi Wacanakan Judicial Review Jika RUU Disahkan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyampaikan keterangan pers terkait Kongres ke-5 the World Conference on Constitustional Justice (WCCJ) di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (5/10/2022). Kongres kelima peradilan konstitusi sedunia itu mengambil tema

Rabu , 24 May 2023, 14:40 WIB

Mayoritas Judicial Review Ditolak MK Sepanjang 2022

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta.

Kamis , 15 Dec 2022, 14:34 WIB

DPR Persilahkan Ajukan Judicial Review Bila tak Sepakat dengan RKUHP

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.

Rabu , 06 Jul 2022, 14:32 WIB

Pengamat: MK Layak Kabulkan Gugatan PKS

Selasa , 12 Oct 2021, 16:01 WIB

Demokrat Harap MA Cermat Periksa Pemohon Uji Materiil

Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokat Muhammad Rahmad

Selasa , 12 Oct 2021, 13:14 WIB

Demokrat KLB Deli Serdang: JR untuk Cari Keadilan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Selasa , 15 Dec 2020, 12:35 WIB

Buruh Kembali Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di Depan MK Besok

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersiap memimpin sidang uji materiil sebuah undang-undang di Gedung MK, Jakarta. (ilustrasi)

Rabu , 14 Oct 2020, 00:06 WIB

MK: Tanpa Pasal 59 Ayat (2) Putusan Tetap Final dan Mengikat

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari

Ahad , 11 Oct 2020, 16:08 WIB

Pakar Hukum: MK tak Dapat Uji Materi Omnibus Law

Ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Karawang, Jawa Barat.

Ahad , 11 Oct 2020, 12:13 WIB

Tak Setuju UU Ciptaker, Jokowi: Silahkan Uji Materi ke MK

Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di Sidang Paripurna Kabinet.

Jokowi Minta Masyarakat Ajukan Uji Materi ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Prosedur ini, kata dia, sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. “Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi,...

Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Rabu , 07 Oct 2020, 18:09 WIB

KSBSI Siap Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumatera Selatan berdemo di Simpang Lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2020). Mereka menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia.

Rabu , 07 Oct 2020, 17:03 WIB

MK Siap Terima Gelombang Permohonan Uji Materi UU Ciptaker

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman pun mendukung upaya judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa , 06 Oct 2020, 10:44 WIB

Demokrat Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, menjadi salah satu pembicara dalam talk show yang diadakan oleh Bangka Pos Group, bertajuk Bekisah Kek Kami dengan tema

Jumat , 17 Jul 2020, 15:29 WIB

Gubernur Erzaldi Lakukan Talkshow Bahas UU Minerba

Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali melakukan peninjauan langsung pada fasilitas kesehatan yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). (BPJS Kesehatan)

Senin , 09 Mar 2020, 18:10 WIB

BPJS Kesehatan Belum Terima Salinan Putusan MA

Pakar Hukum dan Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

Rabu , 19 Dec 2018, 19:05 WIB

385 Ribu Guru PAUD Inginkan Kesetaraan Hak

Sabtu , 15 Sep 2018, 01:09 WIB

Ex-graft convicts allowed to become legislative candidate

Constitutional Court Chief Justice Anwar Usman (center) accompanied by Constitutional Court Justice Saldi Isra (right) and Aswanto (left) delivers a ruling on defamation article at plenarry hall of MK building, Jakarta, Monday (July 23).

Selasa , 24 Jul 2018, 17:20 WIB

MUI lauds Constitutional Court decision on Ahamadiyah

Senin , 16 Apr 2018, 22:12 WIB

Constitutional Court reviews International Agreement Law

Koordinator Tim Pembela HTI Yusril Ihza Mahendra bersama Jubir HTI Ismail Yusnanto melakukan pendaftaran permohonan uji materi atas Perppu No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakataan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/7).

Selasa , 18 Jul 2017, 23:11 WIB

In Picture: HTI Ajukan Uji Materil Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi

Petugas melayani wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di Help Desk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, Jakarta Selatan. ilustrasi

Selasa , 20 Sep 2016, 17:22 WIB

Pemerintah: UU Amnesti Pajak Memberikan Keuntungan

Selasa , 20 Sep 2016, 16:07 WIB

Menkeu: Pemohon Uji Materi Amnesti Pajak tidak Berkedudukan Hukum

Petugas melayani wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di Help Desk Kantor Pelayanan Pajak, Jakarta Pusat. ilustrasi

Selasa , 20 Sep 2016, 14:20 WIB

Sri Mulyani Hadiri Sidang Gugatan UU Amnesti Pajak

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6).

Kamis , 01 Sep 2016, 17:12 WIB

Jokowi Minta Dirjen Pajak Fokus ke Wajib Pajak Besar

Kuasa Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) membacang surat permohonan saat menjalani sidang UU Pengampunan Pajak dengan agenda pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (31/8).

Kamis , 01 Sep 2016, 16:00 WIB

MK Prioritaskan Uji Materi UU Pengampunan Pajak

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang UU Pengampunan Pajak dengan agenda pendahuluan dengan termohon Dewan Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Gedung MK, Jakarta, Rabu (31/8).

Kamis , 01 Sep 2016, 14:46 WIB

MK Jamin Pemerintah tak Bisa Intervensi Uji Materi UU Pengampunan Pajak

JK Persilakan UU Pengampunan Pajak Diuji di MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun mempersilakan jika masyarakat ingin mengujinya di Mahkamah Konstitusi (MK). "Judicial review itu hak masyarakat. Silahkan saja tentu," kata JK di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/8). Menurut dia, pemerintah akan menyerahkan...

Rabu , 31 Aug 2016, 07:38 WIB