Kamis , 27 Nov 2014, 20:29 WIB
Uang Suap Diduga Juga Sampai ke Hakim MK Selain Akil Mochtar
Selasa , 04 Nov 2014, 15:22 WIB
KPK Periksa Wali Kota Palembang Sebagai Tersangka
Senin , 19 May 2014, 18:33 WIB
Wawan Berdalih Dijebak Amir Hamzah untuk Menyuap
Selasa , 14 Jan 2014, 01:44 WIB
Mahfud MD Bantah Ditanya KPK Soal Sengketa Pilkada Jatim
Selasa , 14 Jan 2014, 01:37 WIB
Mahfud MD Tagih KPK Soal Laporannya Terkait Akil Mochtar
Senin , 13 Jan 2014, 23:58 WIB
Mahfud MD Yakin Hakim MK Lain Tak Terlibat Kasus Akil
Senin , 13 Jan 2014, 23:45 WIB
Mahfud: Gila, Kayak Ben Ali, Akil Simpan Uang di Tembok Ruang Karaoke
Senin , 13 Jan 2014, 23:41 WIB
Mahfud Ingin KPK Hukum Akil Seberat-beratnya
Senin , 13 Jan 2014, 22:54 WIB
Mahfud Tiba di KPK Jadi Saksi Akil
Jumat , 10 Jan 2014, 11:26 WIB
KPK Terus Dalami Pilkada Lain Terkait Kasus Akil
Selasa , 12 Nov 2013, 19:06 WIB
Para Calon Kepala Daerah 'Curhat' Soal Akil Mochtar ke KPK
Senin , 28 Oct 2013, 18:57 WIB
Keluarga Akil Pun Bisa Terjerat Pencucian Uang
DPD: MK Harus Segera Memiliki Pengawas
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum tertinggi negara perlu segera diawasi, karena memiliki kekuasaan final dalam memutuskan atau mengubah undang-undang."Melihat kasus yang terjadi di MK saat ini memang perlu segera ada yang mengawasi, sebab segala keputusan produk politik bisa dibatalkan oleh MK," kata GKR Hemas dalam diskusi 'Menyoal Kasus Ketua...