#kasus-ham

Sejumlah Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengangkat tangan bersama saat menggelar Aksi Kamisan ke-807 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/2/2024). Dalam aksinya sejumlah aktivis Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan dan aktivis HAM menolak impunitas serta menyampaikan kekecewaannya kepada Presiden Joko Widodo karena pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo.

Kamis , 29 Feb 2024, 22:50 WIB

In Picture: Aksi Kamisan Ke-807, Suarakan Penolakan Impunitas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengangkat tangan bersama saat menggelar Aksi Kamisan ke-807 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/2/2024). Dalam aksinya sejumlah aktivis Jaringan...

Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud sampaikan 3 PR ke Jokowi dari kasus BLBI hingga penyelesaian kasus HAM.

Kamis , 01 Feb 2024, 19:36 WIB

Mahfud Sampaikan 3 PR ke Jokowi, dari BLBI Hingga Penyelesaian Kasus HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahfud MD telah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyampaikan secara resmi pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam. Dalam pertemuannya dengan Jokowi, ia juga menyampaikan tiga pekerjaan yang harus diselesaikan menteri berikutnya. Pertama adalah terkait Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Pihaknya baru mampu mengumpulkan Rp 35,7...

Senin , 03 Jul 2023, 06:14 WIB

Komnas: Jumlah Korban Pelanggaran HAM Berat Bisa Bertambah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)...

Selasa , 27 Jun 2023, 19:19 WIB

Termui Keluarga Korban HAM Aceh, Jokowi: Pemerintah Tulus Selesaikan Kasus HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima...

Senin , 27 Mar 2023, 14:05 WIB

Jokowi Didesak Cabut Paket Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)...

Sejumlah aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. LPSK memulihkan sedikitnya 4.000 korban pelanggaran HAM berat dari 2012-2021.

Selasa , 17 Jan 2023, 18:09 WIB

LPSK Pulihkan Ribuan Korban Pelanggaran HAM Berat

Menko Polhukam Mahfud MD sebut penyelesaian yudisial kasus HAM terus dilakukan.

Senin , 16 Jan 2023, 15:54 WIB

Mahfud: Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM Berat Terus Diupayakan

Perwakilan Korban Talangsari mendatangi Komnas HAM di Jakarta. Presiden Jokowi akan mengunjungi korban kasus HAM berat di Aceh dan Talangsari.

Senin , 16 Jan 2023, 13:44 WIB

Jokowi Bakal Kunjungi Korban Kasus HAM Berat di Aceh dan Talangsari

Warga mengamati monumen tugu Keadilan bertuliskan nama-nama korban peristiwa Simpang KKA 1999 di Desa Dewantara, Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Kamis (12/1/2023). Presiden Joko Widodo menyatakan, Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu, yang salah satunya yakni Peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999. Ketum PKB Muhaimin Iskandar minta pemerintah untuk memenuhi tuntuan korban HAM berat.

Ahad , 15 Jan 2023, 17:30 WIB

Muhaimin: Pemerintah Harus Penuhi Tuntutan Korban Kasus HAM Berat

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Amnesty kritik Mahfud MD bahwa penanganan kasus-kasus HAM kurang serius mencari bukti

Kamis , 12 Jan 2023, 22:18 WIB

Amnesty Kritik Mahfud MD Soal Penanganan Kasus-Kasus HAM

Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution. LPSK mengapresiasi sikap Presiden Jokowi dalam penyelesaian kasus HAM berat.

Kamis , 12 Jan 2023, 18:43 WIB

LPSK Apresiasi Sikap Presiden Jokowi soal Penyelesaian HAM Berat

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. Komnas HAM meminta laporan tim PPHAM soal 12 kasus HAM berat untuk ditindaklanjuti.

Kamis , 12 Jan 2023, 16:31 WIB

Komnas HAM Minta Laporan Tim PPHAM Ditindaklanjuti

Menkumham Yasonna Laoly. Yasonna sebut pemerintah ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Kamis , 12 Jan 2023, 16:23 WIB

Menkumham: Pemerintah Berkeinginan Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ahad , 11 Dec 2022, 16:08 WIB

LPSK: Perkuat Kehadiran Negara Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat

Jumat , 11 Nov 2022, 09:39 WIB

Komnas HAM Sindir Ketidakseriusan Jalankan UU Pengadilan HAM

Waketum MUI KH Marsudi Syuhud dan Menkopolhukam Prof Mahfud MD dalam pertemuan dengan pimpinan MUI, Selasa (1/11/2022). Dalam pertemuan itu Mahfud menegaskan kasus KM 50 bukan pelanggaran HAM berat

Selasa , 01 Nov 2022, 17:38 WIB

Ditanya Kiai Marsudi Soal KM 50, Prof Mahfud: Bukan Pelanggaran HAM Berat, Tapi…

Ilustrasi sidang kasus Paniai. Sidang kasus Paniai harus dapat ungkap siapa saja pelaku yang terlibat

Selasa , 13 Sep 2022, 22:49 WIB

Sidang Kasus Paniai Diharapkan Jangan Jadi Ajang Impunitas

Sejumlah aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan Ke-730 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo memegang teguh komitmen untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus pelanggaran HAM di Wasior, Papua yang terjadi pada 13 Juni 2001.

In Picture: Aksi Kamisan Ke-730, Tuntut Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan Ke-730 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo memegang teguh komitmen untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus pelanggaran HAM di Wasior, Papua yang terjadi pada 13 Juni...

Sabtu , 18 Jan 2020, 04:49 WIB

Mahfud MD akan Bahas Kasus Pelanggaran HAM Berat

Rabu , 20 Nov 2019, 09:28 WIB

Mahfud MD Tantang Komnas HAM Beri Bukti Kuat Pelanggaran HAM

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Rabu , 20 Nov 2019, 05:43 WIB

Mahfud MD: Kasus HAM Masa Lalu Bisa Diselesaikan Nonyudisial

Karnaval Demokrasi. Mahasiswa dari Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi di Tugu, Yogyakarta, Senin (28/10/2019).

Senin , 28 Oct 2019, 19:50 WIB

In Picture: Aksi Karnaval Demokrasi Soroti Pengusutan Kasus HAM

Kamis , 17 Oct 2019, 23:43 WIB

Kontras: Jokowi Gagal Jaga Komitmen Penyelesaian Kasus HAM

Jaksa Agung HM Prasetyo (kanan) bersama terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Maknun (kiri) menyampaikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Sabtu , 05 Oct 2019, 07:20 WIB

Ini Alasan Jaksa Agung Banyak Penanganan Kasus HAM Mandeg

Senin , 22 Jul 2019, 00:07 WIB

Ini Kasus Hak Asasi Manusia yang Menonjol

Selasa , 16 Jul 2019, 17:43 WIB

Komnas HAM Sebut Empat Isu HAM Menonjol

Aksi menuntut penyelesaian kasus ham (ilustrasi)

Rabu , 16 Jan 2019, 22:35 WIB

Jelang Debat, Pengamat: Isu HAM Hantui Prabowo

Sabtu , 12 Jan 2019, 08:46 WIB

Jaksa Agung Jelaskan Hambatan Penanganan Kasus HAM

Senin , 09 Jul 2018, 18:32 WIB

Komnas HAM: Sembilan Pelanggaran HAM Harus Diselesaikan

Ahad , 10 Dec 2017, 11:16 WIB

Jokowi Akui Banyak Kasus HAM yang Masih Jadi PR Pemerintah

Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan pendapatnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (6/12).

Jumat , 20 Jan 2017, 21:45 WIB

Jaksa Agung: Dewan Kerukunan Nasional Solusi Atasi Kasus HAM Lama

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai.

Senin , 25 Apr 2016, 20:51 WIB

'Kasus Pelanggaran HAM di Papua Lebih dari 12'

Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti (tengah) saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Senin , 25 Apr 2016, 14:04 WIB

Kapolri: Ada 12 Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Senin , 16 Nov 2015, 15:12 WIB

'Kita Jangan Mau Diadu oleh Londo'

Keluarga korban tragedi 1965 dan penculikan aktivis prodemokrasi yang diwakili oleh Ruyati Darwin (tengah) bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendatangi Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (9/6).

'Kontroversi Pelanggaran HAM 1965 karena Klaim Sejarah Sepihak Soeharto'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontroversi yang masih terjadi di masyarakat terkait kasus pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966 diakibatkan pemahaman sejarah sepihak oleh rezim Presiden Soeharto, kata Sejarawan Bonnie Triyana. "Terjadi kontroversi karena pengetahuan kebanyakan warga Indonesia tentang pelanggaran HAM berat pada tahun 1965-1966 sepenuhnya hasil produksi Orde Baru yang dibuat demi kepentingan politik menggantikan pemerintahan Soekarno," ujar Bonnie usai acara diskusi...

Jumat , 21 Aug 2015, 15:22 WIB