#kebebasan-berpendapat

Members of Sukatani punk band apologizes to public and withdraw their song Bayar Bayar Bayar.

Jumat , 21 Feb 2025, 12:36 WIB

Punk Band Sukatani Apologizes, Withdraws Song After Police Criticism

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- A punk rock band, Sukatani, on Thursday, had to issue a public apology and withdraw their song "Bayar Bayar Bayar" following criticism over its lyrics targeting police...

Selasa , 06 Feb 2024, 16:27 WIB

Kebebasan Berpendapat di Era Khalifah Dibungkam, Ini yang Terjadi dengan Ulama Mazhab

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Peran ulama dalam sebuah negara sangat penting dan krusial. Nasihat-nasihat ulama dibutuhkan oleh para pemimpin agar dapat menjalankan tugas kenegaraan dalam pakem-pakem kebajikan. Lantas apa yang terjadi jika kebebasan berpendapat para ulama dibatasi atau bahkan dibungkam? Sejarah telah mencatat bagaimana lunturnya kewibawaan pemimpin ketika mencoba membatasi kebebasan berpendapat para ulama di era ulama mazhab. Campur tangan penguasa untuk...

Selasa , 09 Jan 2024, 22:35 WIB

Mutiara Baswedan Soroti Banyaknya Penegakan Hukum yang Tebang Pilih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mutiara Annisa Baswedan menyoroti masih banyaknya kasus...

Senin , 11 Dec 2023, 17:10 WIB

Survei SETARA-INFID Temukan Indeks Kebebasan Berekspresi yang Mengalami Penurunan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Lembaga SETARA Institute bersama INFID mengungkapkan bahwa subindikator...

Selasa , 19 Sep 2023, 23:01 WIB

Anies: Selama Indonesia Disebut Wakanda, Skor Kebebasan Berpendapat Rendah

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Bakal Capres Anies Baswedan menyampaikan pandangannya terkait...

Pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Stram Kurs, Rasmus Paludan, membakar salinan Alquran sambil diawasi oleh petugas polisi saat dia melakukan protes di luar kedutaan Turki di Stockholm, Swedia, 21 Januari 2023.

Sabtu , 26 Aug 2023, 11:05 WIB

Picu Kemarahan Muslim, Denmark Akhirnya Larang Pembakaran Alquran

Umat muslim melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, Ahad (2/7/2023). Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk protes terhadap Swedia atas peristiwa pembakaran Alquran di Stockholm.

Senin , 03 Jul 2023, 15:42 WIB

Arab Saudi Minta Dunia Tindak Tegas Cegah Terulangnya Penodaan Alquran

Seorang imigran irak, Salwan Momika menyobek lembaran halaman Alquran kemudian membakarnya di depan masjid Stockholm, Rabu (28/6/2023).

Rabu , 28 Jun 2023, 22:25 WIB

Swedia Izinkan Aksi Massa Pembakaran Alquran, Keanggotaan NATO Kian Terjal

Rabu , 03 May 2023, 17:28 WIB

Kedubes AS: Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Indonesia Jauh Lebih Baik

Rabu , 25 Jan 2023, 19:46 WIB

Kebebasan Berpendapat di Negeri Ibu Pertiwi

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Dalam aksinya mereka membawa beberapa tuntutan diantaranya menolak UU KUHP, omnibus law UU Cipta Kerja, tolak outsourcing, serta mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Republika/Thoudy Badai

Jumat , 16 Dec 2022, 14:33 WIB

KSP: KUHP tak untuk Membungkam Demokrasi

Ilustrasi demonstrasi menyampaikan pendapat. Survei Indikator Politik Indonesia ungkap demokrasi terganggu

Selasa , 12 Jul 2022, 07:10 WIB

Survei: Saat Ini Masyarakat Takut Menyatakan Pendapat

Ilustrasi kritik terhadap pemerintah dan presiden. LP3ES menilai pasal penghinaan presiden rentan salah tafsir dan disalahgunakan

Selasa , 12 Jul 2022, 06:42 WIB

LP3ES: Pasal Penghinaan Presiden Rentan, Bagaimana Bedakan Kritik dan Hinaan?

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa

Sabtu , 18 Jun 2022, 03:51 WIB

Wamenag: Simbol Agama Jangan Dijadikan Bahan Olokan

Ilustrasi Hate Speech / Ujaran kebencian

Sabtu , 15 Jan 2022, 09:12 WIB

'Ujaran Kebencian Bukan Kebebasan Demokrasi'

Sabtu , 15 Jan 2022, 09:06 WIB

'Konsep Toleransi di Indonesia Belum Miliki Persepsi Sama'

Selasa , 04 Jan 2022, 08:20 WIB

Revisi UU ITE Berpotensi Berisi Pasal Karet

Presiden Joko Widodo mengatakan, perkembangan industri 4.0 juga menuntut semua pihak untuk mengantisipasi isu HAM, salah satunya aturan di UU ITE. Ia meminta tidak ada kriminalisasi kebebasan berpendapat.

Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi Terhadap Kebebasan Berpendapat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan, telah menginstruksikan Kapolri dan jajarannya untuk mengedepankan tindakan edukatif dan langkah persuasif dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai respons adanya kegelisahan dan kekhawatiran di masyarakat atas sanksi pidana dalam UU ITE."Kapolri sudah menindaklanjuti perintah yang saya instruksikan untuk mengedepankan...

Selasa , 07 Dec 2021, 05:47 WIB

Pakar: Kebebasan Berpendapat di Indonesia Turun Signifikan

Mahasiswa sedang mempersiapkan kegiatan Bulan Komunikasi 2021.

Jumat , 26 Nov 2021, 17:23 WIB

Himakom UNY Adakan Bulan Komunikasi 2021

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di Jalan Gatot Subroto di Jakarta, Indonesia pada 01 Oktober 2019. Dalam aksinya mereka meminta kepada pemerintah untuk membatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Rancangan Undang Undang Hukum Pidana.

Kamis , 16 Sep 2021, 05:53 WIB

KontraS: Indonesia Masih Batasi Kebebasan Berpendapat

Pembuat mural 404: Not Found di Kota Tangerang, Banten, diburu polisi dan pembuat sablon 404: Not Found d Tuban, Jawa Timur, didatangi polisi untuk diamankan.

Jumat , 20 Aug 2021, 17:07 WIB

Mural Kritis dan Janji Kebebasan Berekspresi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.

Jumat , 06 Aug 2021, 11:54 WIB

Mahfud MD Bilang Mahasiswa Kritis Bukan Musuh Pemerintah

Polisi anti huru hara Palestina dan petugas keamanan berpakaian preman bentrok dengan demonstran menyusul unjuk rasa memprotes kematian kritikus vokal Otoritas Palestina Nizar Banat, di kota Ramallah, Tepi Barat, Sabtu, 26 Juni 2021.

Jumat , 02 Jul 2021, 10:00 WIB

PBB: Palestina Wajib Pastikan Kebebasan Berpendapat

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga

Kamis , 18 Mar 2021, 06:42 WIB

Komnas HAM: Revisi UU ITE harus Mengadopsi Prinsip HAM

Jumat , 26 Feb 2021, 08:34 WIB

Polisi Virtual Jangan Sampai Batasi Kebebasan Berpendapat

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta

Jumat , 26 Feb 2021, 08:22 WIB

DPR: Polisi Virtual Jangan Batasi Kebebasan Berpendapat

Virtual Police bentukan Polri bertugas mengedukasi konten yang tersebar bila berpotensi melanggar tindak pidana.

Kamis , 25 Feb 2021, 19:02 WIB

Virtual Police Bawa Ketakutan Baru di Masyarakat?

Kamis , 25 Feb 2021, 15:26 WIB

DPR: Polisi Virtual Harus Tetap Perhatikan Hak Masyarakat

Kamis , 25 Feb 2021, 11:46 WIB

Polri: Polisi Virtual tak Kekang Kebebasan Berpendapat

Kamis , 19 Nov 2020, 13:20 WIB

Standar Ganda Eropa Penyebab Meningkatnya Islamofobia

Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Anwar Sanusi (kiri) didampingi Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Denny Sanusi (kanan) memberi pernyataan pers terkait isu terkini di Jakarta, Selasa (17/11/2020). Lembaga Persahabatan Ormas Islam menyatakan sikap mendukung penegak hukum untuk menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan (prokes) misalnya terkait kerumunan dalam jumlah besar yang tidak menjaga jarak di Bandara Soekarno-Hatta, Tanah Abang dan Bogor pekan lalu.

Selasa , 17 Nov 2020, 21:55 WIB

Tanggapi Reuni 212, LPOI: Paling Penting Keselamatan Bangsa

Ahad , 01 Nov 2020, 14:12 WIB

PM Kanada: Kebebasan Berekspresi Ada Batasnya

Mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Polrestabes Kota Bandung, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap tindakan represif aparat kepolisian di dalam area Kampus Universitas Islam Bandung saat terjadi bentrokan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu serta menuntut dibebaskannya sejumalh rekan mahasiswa yang sempat ditangkap.

Ahad , 01 Nov 2020, 08:34 WIB

Negara dengan Rakyat yang Ketakutan Menyatakan Pendapat

[Ilustrasi kebebasan berpendapat] Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengatakan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia soal bahwa 47,7 persen dari 1.200 responden menyatakan agak setuju warga makin takut menyatakan pendapat dan 37,9 persen responden juga menyatakan agak setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia saat ini.

Masyarakat Takut Berpendapat, Tamparan Keras untuk Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia soal bahwa 47,7 persen dari 1.200 responden menyatakan agak setuju warga makin takut menyatakan pendapat dan 37,9 persen responden juga menyatakan agak setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena. ICJR mengatakan ini menjadi tamparan bagi Pemerintah Indonesia saat ini. "Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 telah...

Selasa , 27 Oct 2020, 13:10 WIB