Direktur Eksekutif KedaiKopi, Kunto Adi Wibowo, menilai anggapan suatu hal harus viral terlebih dahulu agar direspons oleh pemerintah tidak sepenuhnya benar.

Rabu , 07 Dec 2022, 19:54 WIB

Benarkah Harus Viral Dulu Agar Direspons Pemerintah?

Rapat paripurna anggota dewan (ilus). Sejumlah kalangan meminta penyelenggara kebijakan agar dalam menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda) harus melibatkan partisipasi publik. Adapun tujuannya agar aturan itu bisa diterima oleh banyak kalangan, apalagi jika aturan yang dibuat terkait dengan ekonomi banyak orang.

Rabu , 27 Jul 2022, 21:57 WIB

Dorong Ekonomi Rakyat, Pengamat: Pembuat Kebijakan Libatkan Partisipasi Publik

Data Science Learning Studio upaya Data Science Indonesia berikan literasi terkait pentingnya data dalam kebijakan publik.

Rabu , 20 Apr 2022, 15:22 WIB

DSLS 2022: Kemampuan Analisis Data Modal Krusial dalam Pengembangan Talenta Digital

Upaya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di dua lokasi yakni Jalan utama dan juga perumahan serta kavling di Kota Sukabumi dinilai masih wajar. Sebab hal tersebut menyesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi dan aturan perundang-undangan yang ada. Tampak kawasan Pertokoan di jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi.

Rabu , 23 Feb 2022, 20:08 WIB

Penyesuaian Besaran NJOP di Kota Sukabumi Dinilai Wajar

.

Ahad , 16 Jan 2022, 00:19 WIB

Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam

Center for Market Education menyebut kebijakan dukung inovasi hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL bisa berbentuk insentif

Senin , 20 Sep 2021, 00:56 WIB

Pakar: Negara Perlu Keluarkan Kebijakan Dukung Inovasi

Petugas mengingatkan warga agar menjaga jarak saat mengantre penyaluran bansos tunai Kemensos, di Kantor Pos Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat, Jumat (15/5/2020). Sebagian besar warga tidak mengikuti protokol pencegahan COVID-19 dengan mengantre tanpa jaga jarak.

Jumat , 31 Jul 2020, 18:55 WIB

Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Masih Sisakan Masalah

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio

Senin , 04 Nov 2019, 14:32 WIB

Pengamat: Jokowi tak Perlu Pangkas Eselon III dan IV

Presiden Joko Widodo

Selasa , 16 Dec 2014, 21:53 WIB

Presiden: Kebijakan Publik Harus Tepat

Kadin

Senin , 13 May 2013, 17:48 WIB

Menkeu Baru Diharapkan Jangan Fokus di Anggaran

Defisit (ilustrasi)

Sabtu , 11 May 2013, 08:12 WIB

APBN-P 2013 Defisit Capai 2,5 Persen

Buruh berdemonstrasi tuntut kenaikan upah/Ilustrasi

Rabu , 07 Mar 2012, 08:31 WIB

Pengamat: Kebijakan Publik Indonesia 'Bantat'

Muhammadiyah Kurang Pengaruhi Kebijakan Publik

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Upaya advokasi ormas Islam Muhammadiyah terhadap kebijakan publik masih kurang. Terutama kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat dan kaum dluafa. Padahal, prinsip kebijakan tersebut memiliki semangat sama dengan visi dan misi Muhammadiyah. Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Civil Islamic Institute (CII), Sudibyo Markus dari hasil penelitian awal CII tahun 2010. “Meski masih tahap uji coba tapi ke depan metode...

Next